oleh

Jadilah Pribadi yang Adil dan Jujur di Pilkada

Oleh: Kahhil

(PA GMNI Bulungan)

 

“KEBESARAN kita tidak dapat kita capai di atas kasur-bantal kesenangan, kebesaran kita itu hanya bisa kita capai didalam api unggunnya perjungan.” Ir.Soekarno.

Indonesia yang merupakan negara demokratis. Negara yang mengedepankan sistem demokrasi; sebagai wujud atas kedaulatan rakyat. Di mana pemilihan dari tinggkat desa, kabupaten, dan provinsi dipilih langsung oleh rakyat yang dilandasi oleh keinginan kuat dalam membangun tatanan sistem pemilihan yang jujur dan adil.

Berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang demokratis harus menjamin pula adanya perlindungan kepada masyarakat yang memilih tanpa terkecuali. Karena semua elemen masyarakat yang mempunyai hak pilih berhak menentukan pilihannya dan terhindar dari ancaman-ancaman oleh oknum tertentu.

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu wajah demokrasi di suatu wilayah. Saat adanya kecurangan dalam pemilihan kepala daera,h maka tercermin buramnya sistem demokrasi di wilayah tersebut. Sebaliknya, bila dinamika demokrasi hadir dengan adil dan jujur, di situlah tercermin kedaulatan rakyat yang utuh sebagai bentuk atas hak rakyat berpolitik.

Selain itu, terselenggaranya Pilkada merupakan langkah awal masyarakat dapat memilih sosok yang siap melakukan kemajuan, perubahan dan berani berjuang atas kesehteraan masyarakat di daerahnya.

Benar atau tidaknya kabar yang menyatakan adanya keburaman di dalam lembaga pemerintahan daerah. Di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) bersifat tidak netral haruslah segera disikapi dengan tegas dan lugas. Seyogianya pemimpin daerah harus bersikap tegas dan berani menjamin ke publik bila tidak ada kecondongan ataupun permainan yang menggunakan jabatan sebagai pressure/tekanan terhadap pegawai di ruang lingkup ASN.

Azas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam terselenggaranya pemilihan kepala daerah, demikian sangatlah jelas adanya bila seluruh pegawai ASN terjamin hak pilihnya, agar kinerja pegawai ASN dinilai dari kerja kerasnya bukan dari keberpihakan pilihannya.

Dan saya sebagai rakyat biasa-biasa saja, sangat mengapresiasi bila pemimpin daerah tertinggi, yakni gubernur dapat menjamin kenetralan itu ada dan nyata, karena itu semua sebagai cerminan keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah.

Keadilan dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan poin dasar, atas berjalannya sistem demokrasi di suatu daerah. KPU kabupaten-provinsi dan Bawaslu kabupaten-provinsi sebagai lembaga penyelenggara itu sendiri juga harus tegas bila ada laporan dan indikasi adanya kecurangan di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Namun keduanya menurut saya tidaklah cukup menjamin kenetralan dan keamanan saat berlangsungnya pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah. Haruslah semua elemen hadir bahu-membahu, termasuk kepolisian, masyarakat dan Pemuda agar terciptanya pemilihan kepala daerah yang adil dan jujur.

Bilamana kejujuran dan keadilan itu hadir karena kita sama-sama meng-amini dan berani berjuang demi perubahan Kalimantan Utara sebagai rumah tempat kita berteduh. Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing, “mau atau tidak menjadikan Kalimantan Utara sebagai daerah yang mencerminkan demokrasi yang jujur dan adil.”

Sekian dari saya, semoga Kalimantan Utara sanggup menjadi cerminan yang baik dalam terselenggaranya pemilihan kepala daerah kabupaten, maupun provinsi. Semua butuh perjuangan untuk mencapai tingkatan hidup yang lebih besar, berjuang menjadi pribadi yang jujur dan berkeadilan.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed