NUNUKAN – Warga Desa Binuang, Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, mengeluhkan proyek air bersih yang tak kunjung selesai dibangun. Padahal setiap tahunnya dianggarkan dari APBD Provinsi Kaltara untuk kegiatan di wilayah ini.
Kondisinya saat ini, pembangunan proyek penyediaan air bersih ini sama sekali tak memperlihatkan dapat difungsikan. Saat dilakukan peninjauan oleh Anggota DPRD Kaltara Dapil 4, Yacob Palung, bak penampungan air belum diselesaikan dan tidak layak dan tidak sesuai jika dibandingkan dengan anggaran yang dikucurkan.
Untuk diketahui, proyek pembangunan air baku di Desa Binuang, Kecamatan Krayan Tengah ini memakan anggaran senilai Rp 1,4 miliar tahun anggaran 2019. Sampai saat ini proyek ini belum difungsikan dan bangunan di dalamnya sudah hancur.
Yacob pun pernah merekomendasikan kepada Pemprov Kaltara dalam Laporan Keterangan Petanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara 2019, agar bangunan itu dibangun kembali tanpa menambah anggaran baru. “Kalau dilihat penampungan belum diselesaikan dan tidak layak dengan nilai anggarannya,” jelas Yacob Palung.
Tak hanya itu, saat ini yang juga menjadi sorotan adalah pihaknya proyek irigasi yang dibangun di Desa Pa Kidang, Krayan Barat. Itu proyek irigasi itu mengakibatkan jalan desa jadi rusak. Dirinya pun sering mendapatkan keluhan warga Krayan sejak awal tahun 2020.
“Saya sering dapat keluhan warga, proyek yang telah dianggarkan sejak tahun lalu tak kunjung selesai, tidak bermanfaat dan proses pengerjaannya berdampak negatif pada akses jalan,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Jumat (11/9/2020).
Menurut aduan masyarakat, pipa yang dipasang pada irigasi ini besar, namun debet airnya tidak ada. Selain itu, proses mengangkut material berdampak negatif pada akses jalan warga.
“Jauh sebelumnya, pihak kontraktor telah melakukan rapat dengan masyarakat, para tokoh masyarakat, serta kepala desa. Mereka berjanji untuk memperbaiki jalan, namun sampai saat ini belum direalisasi,” jelasnya.
“Oleh karena itu, masyarakat menuntut janji kontraktor untuk memperbaiki jalan. Karena tidak ada respons, alhasil saat ini masyarakat berinisiatif memperbaiki sendiri,” sebutnya.
“Menyangkut masalah proyek irigasi ini, airnya tidak ada, debet airnya kurang. Mereka juga janji mengaliri air ke sawah-sawah namun tidak ada,” tambahnya.
Selain itu, tersebut hasilnya dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan dari APBD Provinsi Kaltara setiap tahunnya.
Dijelaskan politikus dari PDI Perjuangan ini, dari pihak pelaksana kegiatan proyek juga berjanji akan melanjutkan kegiatan pembangunan dan memperbaiki hal yang merugikan masyarakat setempat.
“Namun terakhir saya pantau pada bulan Maret 2020, belum ada keseriusan pada jalan yang menurut mereka sudah rusak parah, padahal sudah dari tahun 2019,” pungkasnya.
Yacob menambahkan, juga ada pembangunan yang menggunakan APBD Provinsi Kaltara, yaitu akses jalan penghubung Long Bawan menuju Long Pesia di Pa Betung, sampai saat ini juga belum berkembang pekerjaannya.
“Masyarakat menilai dan selalu bertanya-tanya, karena tidak ada peningkatan, sementara tiap tahunnya dianggarkan, hal ini perlu menjadi konsentrasi oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Salah satu kendala ketika ada semacam monitoring lapangan, lanjut Yacob, pihaknya tidak mendapatkan data sama sekali dari dinas terkait. Item kegiatan yang perlu diawasi tidak diberikan. “Kami juga selalu meminta, karena kegiatan seperti ini merupakan bagian pengawasan di lapangan yang harus kami tahu juga,” jelasnya.
“Saat ini kami juga tidak tahu anggaran terperincinya, kita minta kepada pemerintah eksekutif pembangunan yang ada di wilayah Krayan harusnya ada pengawasan, kinerja dari kontraktor yang lamban harus mendapat teguran. Pemerintah eksekutif provinsi hanya menjanjikan akan memperhatikan namun saat ini belum direalisasi,” tutupnya.(*)
Reporter : Matthew Gregori Nusa
Editor: M. Yanudin
