TANJUNG SELOR – Mabes Polri memaparkan, Provinsi Kalimantan Utara masuk dalam peta kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Untuk itu, Polda Kaltara menilai perlu ada peningkatan dari segala hal, agar konflik tahun 2015 silam tak terjadi lagi.
“Dalam indeks kerawanan pemilu, Kaltara memang salah satu daerah rawan. Hanya saja saat Pilpres, Kaltara menjadi nomor 1 teraman di Indonesia,” ungkap Kapolda Kaltara Irjen Pol. Drs. Bambang Kristiyono M.Hum melalui Plt. Kabid Humas AKBP Budi Rachmat, S.IK, M.Si kepada benuanta.co.id, Kamis 10 September 2020.
Dari kaca mata kepolisian, dalam menentukan kerawanan pemilu ada beberapa faktor, salah satunya faktor sejarah pilkada yang lalu. Kata dia, untuk daerah rawan ada beragam pola pengamanan dan disesuaikan tingkatan.
“Ada pola misal untuk daerah aman, rawan 1, rawan 2, itu sudah ada pola pengamanannya. Itu ada rumusnya berapa jumlah polisinya, berapa jumlah linmasnya,” jelasnya.
Saat ini masih global, pihaknya masih menunggu masing-masing daerah untuk menilai dan menentukan pola kerawanan yang akan terjadi. Kemudian akan dilaksanakan survei mulai dari tingkatan polda, polres hingga polsek.
“Rawan ini juga bisa ditentukan dari lokasi seperti pendistribusian kotak suara yang kondisi geografisnya jauh untuk dijangkau,” ucapnya.
Mantan Wadir Lantas Polda Kaltara ini menuturkan, belum menerima data daerah mana yang paling rawan. Hanya saja dirinya meminta agar setiap daerah tetap aman. Terlebih akan ada penambahan personel kepolisian saat pilkada berjalan.
“Daerah mana saja yang dapat (tambahan personel), itu disesuaikan masukan kondisi Kamtibmas wilayah masing-masing, karena sifatnya dinamis,” ujar Budi.
Saat inipun setiap wilayah kabupaten kota sudah ada kantong-kantong penempatan personel. Yang jelas dekat dengan objek yang dinilai rawan, sehingga cepat dalam pergerakan. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin
