oleh

Sanksi Denda Rp 50 Juta-Rp 150 Juta untuk Pelaku Usaha, Perorangan Maksimal Rp 250 Ribu

DRAF RANCANGAN PERWALI TENTANG PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan telah menyiapkan draf Rancangan Peraturan Walikota (Perwali) Tarakan tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19. Dalam draf rancangan tersebut, ada beberapa sanksi yang disiapkan demi pencegahan penyebaran covid-19 di Tarakan.

Disampaikan Wakil Ketua 1 Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Tarakan, Letkol Inf. Eko Antoni Chandra Listyanto, dalam draf rancangan Perwali tersebut disiapkan sanksi denda yang nominalnya mencapai Rp 50 juta, Rp 100 juta, hingga maksimal 150 juta.

Namun ditegaskannya, sanksi denda puluhan hingga ratusan juta rupiah tersebut ditujukan bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan covid-19, bukan untuk perorangan. Misalnya seorang karyawan yang sedang melakukan tugas atau perintah perusahaan, atau dalam masa cuti dan tetap masih tanggung jawab perusahaan.

Baca Juga :  Cegah Learning Loss, Walikota Izinkan 100 Lebih Sekolah di Kota Tarakan Gelar PTM

“Jadi saya tegaskan denda Rp 50 juta, Rp 100 juta dan Rp 150 juta ini ditujukan untuk pelaku usaha, bukan perorangan,” tegasnya kepada benuanta.co.id sekaligus mengklaifikasi kabar yang beredar di medsos.

Untuk sampai pada sanksi Rp 150 juta itu, lanjut pria yang juga menjabat Komandan Kodim (Dandim) 0907/Tarakan ini, juga mesti melalui beberapa tahap pelanggaran dan sanksi lainnya.

“Manakala pelalu usaha tertangkap atau terindiskasi melakukan pembiaran atau tidak melakukan protokol kesehatan, contohnya pada saat ada karyawannya pulang dari luar Kota Tarakan, tapi tidak melakukan karantina mandiri, isolasi mandiri, maka akan diberi peringatan pertama,” jelasnya.

Baca Juga :  Kebakaran Rumah di Gunung Belah, Api Mulai Melahap Bagian Atap

Namun setelah diberi pertama tidak diindahkan atau tetap melakukan hal yang sama, maka akan dilakukan pencabutan operasional perusahaan sementara. Sanksi selanjutnya jika tetap bebal, akan ada pembekuan sementara, hingga dicabut izin usahanya secara permanen.

“Setelah itu masih dilakukan (pelanggaaran, Red.), maka diterapkan denda Rp 50 juta, masih dilakukan lagi, akan didenda Rp 100 juta, hingga batas maksimal denda Rp 150 juga,” urainya.

Sementara untuk denda perorangan, maksimal nominalnya hanya Rp 250 ribu, dan ada kerja sosial yang akan dikenakan, dengan durasi sekitar 30 menit sampai 60 menit. “Jadi tidak sampai satu juta malah. Untuk kerja sosial itu seperti meniru dari kota-kota lain seperti nyapu, atau pembersihan di fasilitas umum lainnya,” jelas pria ramah ini.

Baca Juga :  Jelang HUT Kaltara, RSUD Lakukan Vaksinasi 10.000 Dosis dalam 10 Hari

Contoh pelanggaran perorangan yang bisa dikenakan kepada warga ini seperti tidak memakai masker, physical distancing atau aturan protokol kesehatan yang telah diancang lainnya dalam perwali.

Diterapkannya Perwali ini, lanjut Letkol Inf. Eko Antoni Chandra juga akibat meningkatnya kasus Covid-19 di Tarakan akibat mulai diterapkannya adaptasi kebiasaan baru, atau mulai dibebaskannya perjalanan ke luar masuk Tarakan.

“Imbauan saya, taati protokol kesehatan, itu kuncinya. Karena belum ada obatnya (Covid-19), yang bisa mengobati diri sendiri, gak boleh tergantung dengan orang lain,” imbaunya.(*)

 

Reporter: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *