oleh

Pemkot Siapkan Perwali Protokol Covid-19; Tak Patuh Aturan, Sanksi Rp 150 Juta Tak Bisa Dinego Lagi

TARAKAN – Walikota Tarakan dr. H. Khairul, M. Kes memimpin rapat pembahasan draf Regulasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19 bersama Forkopimda Kota Tarakan di Ruang Rapat Walikota, Selasa (25/8/2020).

Dalam rapat berdurasi selama 201 menit ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan membahas rencana regulasi untuk mengatur penerapan sanksi bagi individu maupun institusi, badan hukum, serta badan usaha yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Penerapan regulasi berupa peraturan walikota (Perwali) ini ditargetkan dapat diimplementasikan dalam dua minggu ke depan. Sembari menunggu, Pemkot juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan seluruh instansi.

Pembentukan perwali ini merupakan tindaklanjut atas kondisi meningkatnya warga yang terpapar Covid-19 di Kota Tarakan semasa periode adaptasi kebiasaan baru. Yang mana banyak pelanggaran protokol kesehatan ditemukan di lapangan. Abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan ini juga membuat khawatir semua pihak.

Sebab, sejak tanggal 1 hingga 26 Agustus, hari ini. Kasus positif penyakit yang menyerang fungsi pernafasan di Tarakan ini tercatat sebanyak 46 orang. Jumlah ini pun separuh dari kasus yang terjadi selama bulan Maret hingga 31 Juli 2020 lalu, dengan total sebanyak 88 kasus. Bahkan, secara rincinya 46 kasus positif yang ditemukan selama Agustus ini 19 orang di antaranya merupakan pelaku perjalanan dari luar Tarakan.

Baca Juga :  Coffee Lovers Bagikan 30 Paket Sembako kepada Keluarga Tak Mampu

Sedangkan sisanya disebabkan transmisi lokal. Dari 46 kasus tersebut juga diketahui memiliki riwayat penyakit dan bergejala Covid-19 baik ringan maupun berat.

“Ini (regulasi) juga merupakan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 6 Tahun 2020, yang bahkan mengamanatkan agar Perwali ini segera diterapkan,” ujar Walikota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes kepada benuanta.co.id.

Sedangkan nominal sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar protokol kesehatan juga tak main-main. Pasalnya, direncanakan sanksi denda tersebut terbagi tiga jenjang. Mulai dari Rp 50 Juta untuk jenjang pertama, jenjang kedua ada Rp 100 Juta, dan jenjang ketiga senilai Rp 150 Juta.

“Tapi ini kan masih draf, nominal ini akan dipertimbangkan kembali dan Perwali juga perlu rekomendasi dari Gubernur Kaltara sesuai aturan yang berlaku. Ya kita tunggu dua minggu kedepan, setelah itu baru kita sosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat lalu menerapkannya,” imbuhnya.

Baca Juga :  Cegah Covid-19, 159 Warga Binaan Lapas Kelas II A Tarakan Dibebaskan

Orang nomor satu di Tarakan ini juga menegaskan, jika sanksi tersebut diterapkan, maka tak ada tawar menawar lagi. Sebab, sanksi berupa adminstrasi ini berkaitan dengan tata usaha negara, sehingga tidak dapat dinegosiasikan oleh pelanggar protokol kesehatan itu.

“Beda halnya dengan sanksi Perda yang diputuskan oleh pengadilan, artinya masih bisa turun berapa denda dan segala macamnya. Kalau sanksi ini (Perwali) tidak bisa begitu,” tegasnya.

Jika tak ingin merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah, mau tak mau masyarakat harus selalu taat terhadap aturan tersebut. Padahal aturan protokol kesehatan Covid-19 yang harus dipatuhi ini hanya bersifat secara umum, diantaranya taat memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, jaga jarak dan jaga kontak fisik, isolasi mandiri selama 14 hari, hingga melakukan rapid test atau PCR bagi pelaku perjalanan dari luar Kota Tarakan.

“Kita kerja keras lagi. Karena susah masyarakat kita menganggap sekarang ini tidak ada kejadian apa-apa. Sehingga setiap kegiatan akan kita awasi lagi. Kebebasan yang kita berikan selama ini bukan berarti sebebas-bebasnya, tapi ada koridor yang harus dipatuhi. Karena kalau kita biarkan akan terjadi multiplayer, ya mudah-mudahan kita belum terlambat. Sehingga kebijakan rem mendadak perlu kita lakukan, makanya diperlukan Perwali ini,” katanya.

Baca Juga :  Kecelakaan Kapal di Bunyu, Warga Amal Baru Ditemukan Tak Bernyawa

Upaya lain untuk menekan kasus terpapar Covid-19 di Bumi Paguntaka ini, rencananya Pemkot juga akan kembali memberlakukan screening kesehatan di pintu-pintu masuk. Mulai di bandara maupun di pelabuhan laut, hingga pelabuhan rakyat seperti yang pernah diterapkan selama penerapan PSBB beberapa bulan lalu.

“Berbeda dari 88 kasus yang terjadi selama 5 bulan sebelumnya didominasi orang tanpa gejala. Nah, dari 46 kasus bulan Agustus ini artinya si pelaku perjalanan tidak displin, begitu juga masyarakat,” tuturnya.

“Jadi semua sepakat untuk penerapan sanksi karena tingkat kedisiplinan masyarakat relatif tidak baik. Artinya apa, kedisiplinan warga untuk menerapkan protokol kesehatan masih rendah, baik pelaku perjalanan maupun masyarakat,” tukasnya.(*)

 

Reporter : Yogi Wibawa
Editor : M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed