DINSOS GELAR RAKOR UNTUK PKH SE-KABUPATEN NUNUKAN
NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid membuka secara resmi rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH), yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, di Kantor Bupati Lantai 4, Selasa 18 Agustus 2020.
Dalam sambutannya, Bupati Laura mengatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu cerminan pembangunan negara, apakah pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau tidak. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah membuat sebuah pogram penanggulangan kemiskinan agar kemiskinan yang ada di Indonesia dapat menurun.
Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
Dikatakan Laura, berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan, juga melaksanakan berbagai upaya untuk turut melaksanakan penanggulangan kemiskinan, mulai dari rencana aksi hingga eksekusinya.
“Berbagai langkah strategis kita lakukan dan koordinasi intensif juga kita tempuh supaya aksi penanggulangan kemiskinan terwujud dengan baik. Apa lagi kita saat ini di masa pandemi covid-19, di mana dampak sosial dan dampak ekonomi juga terjadi cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat,” kata Laura, kepada benuanta.co.id.
Lanjut dia, yang mengharuskan untuk menetapkan langkah-langkah ekstra agar dapat memetakan dan menanggulangi kemiskinan, dengan adanya kegiatan rakor seperti ini. Yaitu PKH yang diselenggarakan sangat baik dan tepat.
Laura berpesan kepada peserta rakor agar dapat memaksimalkan kegiatan ini sebagai ajang komunikasi, konsultasi dan koordinasi. Sehingga dapat dirumuskan rencana kerja program keluarga harapan wilayah Kabupaten Nunukan.
“Ini juga dapat menjadi forum untuk mengidentifikasi potensi masalah dan merumuskan solusi penyelesaian dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Nunukan,” jelasnya.
“Jika dimungkinkan, kiranya forum ini juga mampu menjadi titik awal koordinasi untuk validasi dan pemutakhiran data penduduk miskin di wilayah Kabupaten Nunukan, yang nantinya akan menjadi data dasar untuk pemberian bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD,” imbuh Bupati.
Narasumber juga kiranya dapat memaparkan sejelas mungkin kepada peserta dan membuka ruang diskusi seluas-luasnya, sehingga segala permasalahan yang terjadi di lapangan dapat segera dicarikan solusinya.
Rakor ini dapat dilaksanakan berkesinambungan, sehingga selain sebagai forum silaturahmi dari segenap unsur yang berperan dalam Program Keluarga Harapan, juga menjadi langkah koordinasi yang strategis dalam menyukseskan PKH di Kabupaten Nunukan.
Ditambahkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Ir. Jabbar, di Kabupaten Nunukan pendamping program keluarga harapan sebanyak 39 orang. Sementara peserta PKH ini berubah setiap bulannya. Pada Juni 2020 sekitar 5.161 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan pada Juli ada penambahan dengan total 6.138 orang yang ada di Kabupaten Nunukan.
Terjadinya perubahan itu dikarenakan pada saat pendataan atau penyeleksian ada yang tidak terdata atau ada yang tidak mencairkan pada saat di masukkan ke rekeningnya, sehingga terjadi perubahan. Tidak hanya itu, ada juga namanya peluasan atau penambahan. Yang mana pada bulan Juni kemarin ada penambahan sebanyak 629 KPM, bulan Juli ditambah 97 KPM. “Kami berharap dengan adanya rakor ini tentu sinergitas antara para pendamping dan teman-teman di OPD semakin terjalin,” harapnya.
Jabbar mencontohkan, PKH ini diberikan tugas untuk melaksanakan desiminasi kepada peserta KPM untuk proaktif ke sarana kesehatan, seperti posyandu yakni ibu hamil, anak usia dini, lalu ke kapada anak-anak sekolah, terutama pada anak sekolah dasar (SD). Dengan pandemi covid-19 saat in, sehingga perannya menjadi ganda, di samping memberikan pemahaman terhadap dampak covid-19 itu sendiri, dikaitkan dengan program pemerintah yakni PKH.
“Agar dapat mendapatkan ide-ide atau rekomendasi yang bisa memperbaiki dalam penyaluran PKM/PKH kedepannya dan bisa mendapatkan solusi yang baik,” tutupnya. (*)
Deporter Darmawan
Editor: M. Yanudin
