oleh

Dinilai Tak Sesuai Fakta, AS Oknum Mantan BNNK Tepis Tudingan Penipuan Rp 20 Juta H. Halila

TARAKAN – AS, oknum Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang 3 tahun lalu bekerja di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tarakan, angkat bicara tekait tudingan melakukan penipuan uang sebesar Rp 20 juta untuk meringankan kasus narkotika yang menjerat KD, anak H. Halila (56), warga Juata Laut.

Pasalnya, AS yang saat ini ASN aktif berdinas di salah satu OPD di Kota Tarakan, mengaku uang puluhan juta tersebut bukanlah untuk menghindarkan anaknya H. Halila dari persoalan hukum. Melainkan diminta H. Halila agar AS bisa membantu jalur rehabilitasi bagi KD yang dibekuk Polres Tarakan.

BACA BERITA TERKAIT:

“Saya harus klarifikasi jangan sampai salah persepsi. Jadi intinya Ibu Halila dan keluarga itu minta tolong, minta bantuan terkait putranya itu ditahan oleh pihak Polres, jadi di Polres kasusnya bukan di BNN. Jadi informasi awal yang saya pegang dari keluarga itu bahwa anaknya itu hanya pengguna saja, tidak ada Barang Bukti (BB)-nya yang mereka laporkan ke saya,” ujar AS saat dihubungi benuanta.co.id, Ahad (16/8/2020).

Lanjut AS, dari informasi awal yang diberikan H. Halila ke dirinya bahwa KD hanya korban penyalagunaan narkotika. Sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP) jika hanya pengguna dan tidak ada BB, sangat memungkinkan dilakukan rehabilitasi.

Baca Juga :  Pemkot Tarakan Tegaskan Naik Banding Soal HGB THM

“Sudah satu bulan lah ketangkapnya di Polres setelah itu ketemu saya lah minta tolong. Saya bilang bu, kalau sesuai SOP nya pengguna saja dan tidak ada BB itu di-assessment, arahnya kan direhabilitasi. Bisa saja jika seperti itu (pengguna tanpa BB), apalagi waktu itu katanya KD ini mau menikah kasihan juga saya, jadi okelah saya coba bantulah beliau,” lanjutnya.

Namun usai melakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum, faktanya KD bukan murni seorang pengguna melainkan turut terlibat dalam bisnis barang haram tersebut bersama rekannya, yakni S.

“Saya bantu beliau tapi waktu sudah ada kesepakatan dengan beliau, termasuk cost Rp 20 Juta itu yang saya gunakan untuk biaya opersional. Tapi setelah saya konsultasi ke Kasat (Resnarkoba) bahwa anaknya tidak hanya pengguna ternyata ada temannya inisial S itu pengedar. Jadi tidak bisa dilakukan rehab, karena yang menyeret KD ini membuat pengakuan bahwa si KD ini ikut membantu membungkus itu barang (sabu) jadi dia terlibat. Terpaksa jadinya di BAP kan, tidak bisa di assessment. Saya bilang karena anaknya ini terlibat, anaknya harus tetap di sidang. Makanya pasalnya itu bukan pasal 127, tapi pasal 112 dan 114 juntonya itu,” bebernya.

Usai putusan dari persidangan kasus yang menyeret KD, ia juga mengaku pada saat itu H. Halila pun menerima putusan meja hijau tersebut. Bahkan, dalam kesepakatan yang dilakukan secara lisan antara H. Halila di bulan Maret lalu, pihak AS juga sudah berencana untuk membawa KD melakukan rehabilitasi jika masa hukumannya di hotel prodeo telah selesai.

Baca Juga :  Diguyur Hujan dari Subuh, Jalan-Jalan Besar di Tarakan Terendam Banjir

“Ibu Halila sudah menerima apa segala macam, nanti kita selesaikan dua pertiga masa hukuman kita minta permohonan untuk direhabilitasi. Supaya anak ini keluar dari sana (Lapas) sudah steril. Jadi waktu itu sudah clear dan tidak ada banding, sudah tutup juga kasus ini. Tapi tidak tau kenapa pihak keluarga (H. Halila) yang lain tiba-tiba muncul bawa pengacara dan mau banding,” akunya.

AS pun merasa heran dengan pengajuan banding dari H. Halila tersebut. Sebab, ia menyebut, pihak H. Halila banyak melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

“Saya tidak tahu apakah mohon maaf saja ya, dia (H. Halila) tidak paham (jalur assessment), atau terprovokasi saya tidak mengerti. Padahal sebelumnya urusan kita dengan beliau sudah selesai, yang saya khawatirkan ada axsis yang tidak pas dari pihak keluarga yang mau banding, ya itu hak mereka ya. Tapi urusan saya dengan beliau sudah selesai tidak ada masalah lagi,” imbuhnya.

Mengenai persoalan diminta kembalinya uang Rp 20 Juta yang telah diberikan untuk keperluan opersional dan koordinasi dengan pihak Kepolisian serta Kejaksaan saat memperjuangkan KD agar bisa dilakukan rehabilitasi waktu itu, AS mengatakan, akan mengembalikan uang tersebut kepada H. Halila.

Baca Juga :  Padahal Kasus Melandai, Tapi Pemerintah Pusat Tetapkan Tarakan Lanjut PPKM Level 4

“Saya beritikad baik jika pihak H. Halila mau seperti itu saya akan kembalikan, tapi saya minta waktu juga untuk itu. Tidak masalah jika dia keberatan terkait biaya opersional itu, saya akan tetap kembalikan,” katanya.

Ia juga kembali menegaskan, sewaktu membantu H. Halila, dirinya tak pernah membawa bendera institusi, khususnya BNNK Tarakan.

“Makanya saya bingung kok tiba-tiba muncul ini BNN. Saya kan sudah lama tidak di sana, dan memang saya mantan di BNN dan ngerti jalur-jalur rehabilitasi. Tidak ada saya menyebut institusi, apalagi bawa nama BNN. Ini membantu sifatnya hanya pribadi ke pribadi,” tegasnya.

“Tidak pernah saya bilang itu (aktif BNN) ngapain coba, dan masa juga saya harus buat pengumuman bahwa saya sudah pindah tugas dari BNN kan tidak perlu. Sedangkan saya waktu itu sering datang ke rumah beliau, saat jam istirahat kantor itu pakai pakaian Pemda, bukan pakai seragam BNN. Dari situ (seragam) kan bisa dilihat. Begitu juga saya tidak di BNN, segala atribut dari BNN juga dikembalikan semua,” tutupnya.(*)

 

Reporter : Yogi Wibawa
Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed