NUNUKAN – Menjembatani persoalan pekerja dengan pihak perusahaan PT. Nunukan Jaya Lestari (NJL), Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid didampingi Sekda Nunukan Serfianus S.IP menggelar rapat dengan mempertamukan kedua belah pihak.
Ini pasca dirumahkannya ribuan pekerja PT. NJL akibat Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan sawit ini dicabut. Rapat digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Nunukan, Senin (3/8/2020).
Dalam rapat tersebut, tampak dijaga ketat oleh pihak keamanan, melihat banyaknya orang yang mendatangi kantor bupati. Meski demikian, rapat berjalan dengan kondusif aman dan terkendali.
Rapat tersebut juga dihadiri beberapa kepala OPD terkait dan beberapa kepala desa di Sei Menggaris, anggota DPRD Nunukan, dan pihak NJL. Beberapa poin dihasilkan untuk memberikan solusi agar pekerja tetap bisa bekerja kembali.
“Ada beberapa solusi yang kita berikan, dan mudah-mudahan solusi yang kita berikan itu pihak NJL akan menindaklanjuti sesegera mungkin agar,” terang Bupati Laura kepada benuanta.co.id usai rapat.
Salah satu solusi yang diberikan, agar segera bermohon membuat IUP di lahan 2.800 hektare (Ha) lahan hutan penggunaan lain (HPL) yang tidak disengketakan melaui Online Single Submission (OSS).
“Dari dasar itu nantinya kita Forkopimda Kabupaten Nunukan bisa memberikan jaminan sambil menunggu IUP berjalan, agar perusahaan ini tetap beroperasi dengan tujuan agar bisa menggaji semua karyawan perusahaan,” kata Laura.
Untuk diketahui, PT. NJL kalah dalam perkara sengketa lahan dengan PT. Adindo sehingga IUP perusahaan tersebut dicabut oleh kementerian. Sebab ternyata lahan yang digunakan untuk menanam sawit itu sertifikatnya tumpang tindih.
Namun Bupati Laura menyesalkan saat rapat koordinasi tadi, yang hadir bukan pengambil kebijakan di PT. NJL. Sehingga hasil rapat diminta kepada perwakilan PT NJL untuk meneruskan ke pimpinannya.
“Ikuti dulu arahan pemerintah. Kita berharap kepada pihak pekerja untuk tetap tenang dulu. Karena permasalahan ini harus diselesaikan bersama beberapa lintas, seperti pemerintah dalam hal ini dari kementrian, pihak koperasi dan lainnya. Kita harus melakukan komunikasi agar permasalahan ini dapat teratasi,” tutupnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin
