oleh

Di Kaltara, Tarakan Dominan Terjadi Kekerasan Perempuan dan Anak

TANJUNG SELOR – Dalam kegiatan Nort Kalimantan Women’s Caucus Meeting, sejumlah pegiat perempuan kembali melakukan pertemuan. Kegiatan itu difasilitasi Perkumpulan Lingkar Hutan (PLH) Kaltara. Salah satu agenda yang dibahas mengenai persoalan perempuan.

“Daerah masih perlu didorong agar sejumlah regulasi yang ada tidak bias gender, tapi lebih kepada responsif gender,” ungkap Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kaltara Ainun Faridah kepada benuanta.co.id, Rabu 29 Juli 2020.

Pihaknya melihat dalam hal pembangunan gedung perkantoran, seperti di Bulungan sejauh ini sudah responsif gender. Walaupun secara umum masih ada saja yang bias gender, hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi semua pegiat.

“Dalam satu langkah gampang diakses, tidak terlalu tinggi, sehingga sulit bagi perempuan untuk melangkah, apalagi bagi yang menggunakan rok,” bebernya.

“Belum lagi kaitannya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang tidak hanya butuh kepedulian tetapi juga perlu ketegasan,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Ainun memaparkan jumlah kasus kekerasan di Kaltara selama tiga tahun ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3AP2KB, Kaltara cukup signifikan kasusnya. Tahun 2018 sebanyak 229 kasus, lalu di tahun 2019 meningkat menjadi 327 kasus dan tahun ini hingga Juni sudah ada 87 kasus kekerasan. “Jadi Kota Tarakan menjadi daerah yang mendominasi dalam tiga tahun berjalan itu,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Norhayati Andris sebagai salah satu anggota dewan yang getol dalam masalah perempuan, angkat bicara. Saat ini pihaknya turut berkomitmen dalam menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Salah satunya yang kita lakukan memproses Raperda terkait perlindungan perempuan dan anak,” ucap Norhayati.

Dia menuturkan, perempuan hari ini harus lebih maju, dirinya sebagai anggota dewan turut mengawal ini. Namun untuk itu, dewan juga berharap masukan dan rekomendasi dari para perempuan di Kaltara. “Butuh masukan apa yang harus dimasukkan dalam regulasi tersebut. Sehingga kekerasan tersebut bisa diminimalisasi,” ujarnya.

Senada dengan salah satu pegiat perempuan di Kaltara, Jannah mengatakan, kekerasan perempuan dan anak bisa ditekan. Salah satu caranya adalah dengan memberi ruang dan jalan bagi kaum perempuan, untuk terlibat dalam berbagai kesempatan bahkan dalam hal pengambilan keputusan.

“Tentunya itu perlu adanya langkah daerah dalam upaya meningkatkan SDM, khususnya bagi perempuan, menyediakan ruang belajar atau pelatihan misalnya,” paparnya.

Pasalnya dengan sumber daya manusia (SDM) yang maju, maka dapat meningkatkan kemandirian sehingga kekerasan dapat ditekan mulai dari tingkat paling bawah. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed