oleh

Dekolonialisasidan masa depan konflik Israel-Palestina

Jakarta – Rencana pendudukan paksa Israel di Tepi Barat pada tahun ini memaksa komunitas internasional memikirkan kembali masa depan resolusi konflik Israel dan Palestina.

Pasalnya, Perjanjian Oslo, yang disepakati dua pihak pada tahun 1993 dan jadi salah satu landasan pembahasan resolusi konflik, kerap dilanggar oleh Israel dan tidak memberi otonomi penuh terhadap Palestina sebagai bangsa dan negara merdeka.

Sejauh ini, Israel mengandalkan rancangan perundingan damai yang diusulkan sekutu utamanya, Amerika Serikat, pada tahun lalu. Namun, isi draf itu dinilai terlalu berpihak pada Israel sehingga para pemimpin Palestina menolak turut serta membahas rancangan resolusi damai tersebut.

Jika berkaca pada perundingan sejak 1960/1970-an, pembahasan terpusat pada pembentukan bentuk negara yang ideal, khususnya terkait dengan opsi solusi satu negara (one-state solution) atau opsi dua negara (two-state solution).

Di samping itu, perundingan juga membahas pembagian wilayah, pengelolaan sumber daya di wilayah pendudukan, yaitu Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Namun, sebagian besar usulan yang diajukan diyakini terlalu berpihak pada Israel dan mengerdilkan posisi Palestina.

Di tengah negosiasi yang mandek, Israel membangun permukiman ilegal di Tepi Barat, membangun jalan raya yang menghubungkan permukiman dengan wilayah selatan Yerusalem, bahkan memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pemindahan ibu kota secara sepihak itu ditentang banyak negara tetapi diakui oleh AS dan Australia.

Langkah-langkah tersebut membuat banyak pihak pesimis opsi pembentukan Israel dan Paletsina sebagai dua negara terpisah dapat terwujud mengingat dua pihak tidak dalam posisi yang setara.

Walaupun demikian, sejumlah pemimpin negara di Mesir, Prancis, Jerman, dan Yordania pada bulan ini menyampaikan pentingnya memperbarui kembali negosiasi antara Israel dan Otorita Palestina (PA) mengingat hubungan keduanya memburuk setelah rencana aneksasi.

Namun, adanya perundingan baru kemungkinan hanya akan mengulang kebuntuan yang sama jika akar masalah konflik Israel-Palestina tidak ditempatkan sesuai dengan konteks dan para juru runding tidak memberi porsi setara untuk masing-masing pihak.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed