oleh

Mahar Politik Pilkada, Isu Atau Fakta?

Untuk itu perlu adanya penguatan regulasi yang mengatur terkait hal ini kedepan, artinya berapa dana yang diserahkan kepada partai politik harus dicatat dan dilaporkan secara terbuka apakah sudah sesuai dengan nominal batasan sumbangan kepada partai politik sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik atau tidak. Jika sejumlah uang yang diminta oleh partai politik sebagaimana seringkali disebutkan sebagai mahar politik adalah untuk keperluan biaya kampanye atau saksi, maka berapa jumlah dana yang diserahkan tersebut haruslah dicatat dalam pelaporan awal dana kampanye calon agar dapat dilakukan oleh pengawasan oleh Bawaslu. Jika tidak dicatat maka langkah penindakan pelanggaran laporan dana kampanye dapat dilakukan oleh Bawaslu.

Adapun sanksi kepada partai politik yang melanggar ketentuan larangan Pasal 47 ayat (1) sebagaimana disebutkan diatas diatur dalam ketentuan Pasal 187B Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan sanksi yaitu kepada anggota partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Kemudian selanjutnya kepada setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

Untuk itu salah satu hal yang harus dipahami bersama adalah pengawasan proses pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah adalah juga merupakan tanggungjawab bersama setiap elemen masyarakat guna menciptakan pemilihan kepala daerah yang menghasilkan pemimpin yang berintegritas, jujur, dan adil, sehingga Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sangat mengharapkan dukungan serta peran serta masyarakat untuk dapat turut serta dalam membantu menyampaikan berbagai informasi dugaan pelanggaran yang ditemui dan disampaikan kepada kami melalui media – media pengaduan kami yang tersedia.

Karena dengan adanya dukungan serta peran serta masyarakat maka Bawaslu akan dapat melaksanakan tugas secara optimal, sebagaimana slogan Bawaslu yaitu “Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan Pemilu.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *