Kalau gubernur berani bicara soal harga Parpol di ruang publik, bolehkah rakyat bertanya, fee proyek itu mitos atau fakta? Mengelola APBD, untuk kepentingan rakyat atau pribadi? Teorinya bahwa apakah hak absolut pemerintah untuk mengelola anggaran itu punya potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi? Maka cara membantahnya kan adalah untuk meniadakan potensi korupsi itu, jadi jangan berikan hak kelola anggaran itu.
Yakinlah, rakyat tak akan mendapat kepala daerah yang antikorupsi jika praktik mahar politik dan dana ilegal untuk mencalonkan diri masih berlangsung. Jika pemimpinnya korup, maka pemerintahan di bawahnya akan menjadi buruk. Kalau kata pepatah Romawi, Marcus Tullius Cicero mengatakan bahwa ikan itu kalau membusuk sampai ekor dan dimulai dari kepalanya. Jadi, untuk menghindari membusuknya seluruh tubuh ikan itu, maka kepalanya harus dipotong.
Uang mahar sebagai syarat untuk dapat dicalonkan Parpol telah merusak tujuan Pemilu. Pemerintahan yang dihasilkan cenderung koruptif. Itu sebabnya pencegahan praktik uang mahar dalam Pemilukada menjadi sangat penting.
Upaya menghentikannya tidak dapat bersandar kepada pemilih dengan menyarankan tidak memilih politisi korup atau yang menggunakan
politik uang. Pemilih cenderung permisif. Pelaku korupsi acapkali dimaafkan dalam Pemilu dengan memilih mereka sekali lagi, apalagi politisi yang mempraktikkan uang mahar.
Penjeraan pelaku uang mahar adalah dengan menghilangkan hak politiknya, baik memilih maupun dipilih, dan menerapkan pidana yang lebih berat bagi pelaku.
Kegiatan mahar politik harus dihentikan agar kepala daerah terpilih tidak berorientasi untuk meraup keuntungan pribadi saja, melainkan fokus melayani rakyat. Jadi kalau mereka hadir sebagai calon dengan dana ilegal (mahar politik) untuk dapat kursi dengan otomatis mereka kerja bukan untuk rakyat, tapi untuk mengembalikan keuntungan, uang yang sudah dikeluarkan untuk duduk di kursi eksekutif.
Kapan rakyat bisa sejahtera jika uang rakyat terus dikebiri? Saya mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memilih calon yang potensi korupsi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sudah saatnyalah kita bebaskan Kaltara dari kejahatan korupsi. Indonesia harus merdeka dari korupsi, dan harapan saya kemerdekaan itu berangkat dari Kaltara.
Ambil saja uangnya, karena kemungkinan serangan fajar itu uang rakyat juga dan kembali ke rakyat. Rakyat tak perlu merasa terlalu terikat, boleh jadi itu uang rakyat juga yang digarong kemudian dikembalikan. Jadi, itu hak rakyat juga, itu pun belum seberapa dibanding mahar politik yang sumbernya belum jelas.
Demikian pun Parpol hendaknya berbenah diri. Tantangan terbesar bagi Parpol saat ini adalah bagaimana memperoleh kepercayaan dari para konstituen untuk kemudian bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Artinya bahwa dengan adanya pengakuan mahar politik, tentu saat ini konteks krisis kepercayaan Parpol sangat tinggi. Itu adalah hal yang menurut saya tantangan utama bagi Parpol.(*)
