oleh

Mahar Politik, Calon dan Partai Bisa Disanksi

Oleh: Fajar Mentari, S.Pd

(Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kaltara)

ISU praktik ”mahar politik” menjelang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengundang perhatian banyak pihak. Melihat hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk bersikap dan bertindak tegas sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pernyataan Gubernur Kaltara dalam kapasitasnya menjabat gubernur aktif di salah satu TV Nasional tentang mahar politik dinilai telah mencederai demokrasi dengan adanya mahar politik. Jika terbukti, sanksi cukup berat menanti Partai (Politik Parpol) maupun calon kepala daerah yang memberikan mahar.

Dalam kerangka hukum pemilihan gubernur, bupati, dan walikota itu sudah diatur larangan praktik mahar politik serta apa implikasi hukumnya. Ini merupakan suatu kemajuan mengingat di masa dulu, praktik ini tidak tersentuh oleh perundang-undangan kita sehingga hanya digosipkan tanpa bisa diawasi, apalagi ditindak tegas.

Calon kepala daerah dan Parpol yang memberi dan menerima mahar harus ditindak tegas. Apalagi larangan soal mahar ini sudah diatur secara tegas dalam Pasal 47 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan Pasal 47 Ayat 5 UU 10/2016, terang dia, pembatalan dapat dilakukan terhadap pasangan calon yang memberikan mahar politik. Di Pasal 47 Ayat 2 UU 10/2016 juga disebutkan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada Parpol penerima mahar tentang larangan mengajukan calon kepala daerah pada periode berikutnya di daerah yang sama. Ini sanksi serius.

Bahkan, tak hanya sanksi administratif, calon kepala daerah yang memberi dan oknum di partai politik yang menerima mahar politik juga bisa terancam terkena sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 187b dan 187c UU Pilkada. Ancaman pidana terhitung berat, yakni pidana penjara 2 hingga 5 tahun bagi pemberi imbalan dan 3 hingga 6 tahun bagi penerima imbalan serta denda Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar.

Selain implikasi berupa pidana, apabila putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka ada sanksi administratif, yakni pembatalan sebagai calon gubernur, calon bupati, calon walikota. Bahkan jika sudah ada penetapan terpilih juga dapat dibatalkan. Tidak itu saja, jika sudah menjabat pun masih dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 47 UU yang sama.

Mengacu pada pasal 47 ayat 2 UU 10/2016, dalam hal Parpol atau gabungan Parpol apabila terbukti menerima imbalan, maka mereka dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Dengan demikian, sanksi dari praktik mahar politik ini sangat berat.

Sementara, gubernur aktif Kaltara sangat jelas telah memberikan kesaksian atau pengakuan soal mahar politik. Artinya bahwa pernyataan tersebut tentu bukan tanpa alasan dasar pengalaman, karena logikanya beliau sekarang adalah gubernur aktif.

Dalam UU sudah diatur larangan Parpol menerima mahar. Bahkan dalam UU Pilkada, Parpol yang terbukti menerima mahar tidak boleh mencalonkan pasangan calon di Pilkada berikutnya. Alasannya karena terima mahar ini membuat biaya pemenangan itu sangat tinggi. Sedangkan, kandidat untuk lain-lain saja sudah membutuhkan banyak uang dan bila ditambah mahar tinggi itu semakin membuat menjadi faktor atau membuka peluang untuk melakukan korupsi ketika mereka terpilih.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed