oleh

Bawaslu Kaltara juga akan Lakukan Pengawasan di Medsos

TANJUNG SELOR – Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tengah berbenah, sebab tidak lama akan dilaksanakan tahapan pilkada. Di mana saat ini Bawaslu Kaltara telah melakukan peningkatan SDM di seluruh struktur yang ada. Serta mempersiapkan semua yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategi pengawasan.

“Contohnya kita sudah melakukan pelatihan kepada Bawaslu kabupaten kota dan Panwascam yang ada di seluruh wilayah Provinsi Kaltara,” ungkap Komisioner Bawaslu Kaltara, Sulaiman SH LLM kepada benuanta.co.id, kemarin.

Salah satu yang menjadi perhatian di saat pilkada adalah masalah sengketa. Kata dia, terkait potensi sengketa sudah dirumuskan. Sebab hal itu rawan terjadi antara peserta dengan penyelenggara.

“Sengketa adalah mahkota dari Bawaslu, karena bisa memperkuat keputusan Bawaslu juga bisa menggugurkan keputusan Bawaslu. Tapi kita sudah rumuskan hingga teknis penyelesaian,” ujarnya.

Pria yang juga sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa ini mengatakan yang lainnya terkait peran pelanggaran, akan ada 2 hal yang menjadi tolak ukur jika ada temuan pelanggaran. Pertama memenuhi syarat formil dan kedua memenuhi syarat materil, itu harus ada saksi, bukti, terlapor dan pelapornya siapa.

“Jika tidak memenuhi 2 syarat ini, maka Bawaslu tidak bisa melakukan apa-apa karena kewenangan kita sudah diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan,” bebernya.

Tidak hanya itu, pengawasan Bawaslu juga kedepannya akan dilakukan terhadap media sosial seperti facebook, Whatsapp, twitter dan Instagram. Setiap onformasi yang ada di medsos itu akan dikaji semua. “Karena kita takut jangan sampai informasi itu bias bagi masyarakat. Untuk kendala belum kita lihat karena PKPU belum lahir,” jelasnya.

“Sebenarnya ada 2 hal yang bisa menjadi bumerang nanti, pertama berkaitan dengan kewenangan pengawasan protokol kesehatan. Apakah itu juga menjadi kewenangan Bawaslu, juga pada saat proses teknis pelaksanaan oleh KPU,” sambung mantan Ketua Bawaslu Kota Tarakan ini.

Sulaiman menuturkan, adapun jenis pelanggaran yang dapat terjadi masih berkutik pada money politic, netralitas ASN, isu SARA dan black campaign. “Persoalan yang penting juga itu ketika ada petahana, itu juga kita membuat salah satu isu yang perlu kita awasi dan cermati,” paparnya.

Bawaslu telah memprogramkan model teknologi yang membuat masyarakat tidak perlu datang ke Bawaslu untuk melapor. Karena untuk masalah sengketa Bawaslu sudah membuat aplikasi pelaporan online. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi

Editor : M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed