oleh

LKPj Bupati TA 2019: Kantor Bappeda dan Litbang Capaian Program Kurang Maksimal

TANA TIDUNG – Hasil kajian dan analisis Panitia Khusus (Pansus) DPRD KTT terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tana Tidung Tahun Anggaran (TA) 2019 telah disampaikan. Beberapa catatan dan rekomendasi diharapkan menjadi perhatian saat penyusunan program tahun anggaran selanjutnya.

Setelah sebelumnya beberapa program OPD diulas, kali ini giliran program di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KTT. Pansus menilai capaian kinerja pada bidang ini patut diapresiasi. Di mana presentase pencapaian 8 program di bidang ini terbilang tinggi, hingga mencapai 92,43 persen.

Adapun rekomendasi untuk membuat perda baru agar lebih jelas kedepannya program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana strategis yang diinginkan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga :  DPRD Kaltara Konsultasi Hari Jadi dan Lambang Daerah ke Kemendagri, Norhayati: Semua Sudah Klir

“Lebih lanjut juga perlu ada upaya untuk pelatihan dan pendidikan khusus bagi petugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Sehingga penegakan peraturan daerah dapat melakukan tindakan persuasif dalam menghadapi konflik ketika berhadapan dengan masyarakat,” terang Pansus DPRD KTT Muhammad Dahlan.

Legislatif dari Fraksi Hanura ini melanjutkan, untuk Kantor Bappeda dan Litbang diminta untuk meningkatkan lagi kinerjanya. Pasalnya dari 11 program, presentase pencapaiannya hanya 65,84 persen.

Baca Juga :  Diduga Ada Pasien Covid-19 Berkeliaran, Bupati KTT : Kami Akan Tindak!

Sehingga Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar seluruh aparatur perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan agar dapat memiliki sertifikasi perencana sesuai dengan kompetensi dan kepangkatannya.

Sedangkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM KTT, mendapat apresiasi. Pasalnya keseluruhan program di atas 90 persen. Sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk membuat perda baru agar lebih jelas kedepannya program dan kegiatan yang berjalan sesuai dengan rencana strategis yang diinginkan.

Baca Juga :  Resmi Mendaftar ke KPU, BERSIH Berharap Penyelenggara Pemilu Profesional

“Lbih lanjut juga perlu ada upaya pelatihan khusus di bidang wawasan kebangsaan dan penempatan pegawai yang berkompeten, sehingga dapat tercapainya pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Dahlan.(*)

 

Editor : M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed