TARAKAN – Dua proyek besar yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Kaltara, yakni Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tarakan dan Guest House Pemprov Kaltara, mendapat sorotan karena dinilai mubazir. Seperti diketahui, anggaran pembangunan dua proyek itu nilainya sangat wah.
Untuk Kanal Bandara, Pemprov sudah menggelontorkan sebanyak Rp 33 miliar sejak beberapa tahun belakangan, dan tahun ini dianggarkan kembali Rp 10 milar. Sementara proyek Guest House pada 2018 telah menelan anggaran sebesar Rp 23 miliar dan tahun ini kembali dianggarkan sebesar Rp 5,8 miliar.
BACA BERITA TERKAIT:
- Banyak yang Lebih Prioritas, Pembangunan Kanal Bandara dan Guest House Dinilai Hambur-hamburkan Uang
- DPRD Kaltara Minta Anggaran Proyek Kanal Bandara dan Guest House Disetop
- Proyek Puluhan Miliar di Krayan Belum Tuntas, Pengawasan Pemerintah Dipertanyakan
Melihat angka-angka tersebut, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kaltara, Fajar Mentari S.Pd menilai tidak wajar dan tidak logis. Sebab angka fantastis yang dikeluarkan tidak sesuai hasil.
“Buat tanggul saja cuma Rp 55 ribu per meter. Tidak apa-apa proyek daging asal memang peruntukannya skala prioritas dan lebih punya asas manfaat yang tinggi. Tidak efektifnya lagi karena pada dasarnya jika itu tidak dikerjakan kebut-kebutan, saya yakin semua akan baik-baik saja,” terangnya kepada benuanta.co.id.
Sebab saat ini masyarakat Tarakan sudah punya bandara dan pelabuhan yang sampai hari ini masih lancar-lancar saja, belum lagi lokasinya yang tidak strategis. Sehingga Fajar menilai lebih baik Pemprov Kaltara mengutamakan pembangunan yang lebih prioritas. Seperti infrastruktur jalan, perbaikan rumah ibadah yang jika anggarannya dialihkan ke situ, maka dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam waktu dekat.
“Atau diposkan untuk lanjutan gedung sekolah SMAN 1 Tanjung Selor, proyek mangkrak gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara, atau pembangunan gedung DPRD Provinsi. Daripada gaduh soal pinjam pakai gedung PKK milik Pemkab Bulungan, dan pinjam pakai aset bangunan pemda lainnya, atau gedung untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,” saran Fajar.
Untuk itu, Fajar meminta kepada Pemprov menghentikan proyek tersebut dan menyetop anggarannya mulai tahun ini dan beberapa tahun kedepan. Sebab jika tidak dilanjutkan tahun ini dan beberapa tahun kedepan, atau diundur, maka tidak akan mengganggu hal-hal yang lebih prinsip lainnya.
“JIka ini disetop karena dinilai tidak logis, tidak prioritas, tidak strategis, tidak efektif, dan tidak mengacu pada asas manfaat, serta pemborosan, artinya proyek ini mubazir dong, dan asas mudharatnya sangat besar,” katanya.
Sebab menurutnya percuma juga jika dibuat hanya untuk membuat ramai pembangunan, supaya masyarakat terperangah dengan pembangunan di mana-mana, tapi kemudian digantung, masyarakat tidak bisa menikmati juga.
Fajar pun menyampaikan beberapa poin kepada pemerintah terhadap dua proyek besar di Tarakan itu. Untuk Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tarakan, Fajar meminta agar pemerintah melakukan pengkajian ulang kelanjutan pembangunan mumpung proses belum seberapa. Kemudian dikaji ulang juga soal feasibility study (FS)
“Lalu anggaran yang dibutuhkan terlalu banyak dan belum berdampak dalam waktu dekat jadi sebaiknya dihentikan. Karena perintah Mendagri dan UU serta keuangan pada saat refocusing agar anggaran tidak bermanfaat ditangguhkan lebih dulu,” katanya.
Kemudian untuk pembangunan Guest House, Fajar menilai itu dapat mematikan bisnis hotel di Tarakan jika diterapkan. Kemudian biaya perawatan jauh lebih besar. “Itu kan untuk menginap pejabat negara dan presiden, mereka kan tidak setiap hari datang. Kalau pun setiap bulan datang, ada hotel dan lebih layak diinapkan di hotel,” tandasnya.(*)
Reporter: M. Yanudin
