oleh

LKPj Bupati TA 2019: Pansus Soroti Ada Program DLH yang Realisasinya 0 Persen

TANA TIDUNG – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tana Tidung Tahun Anggaran (TA) 2019, telah disahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang II yang dipimpin Ketua DPRD KTT, Ibrahim Ali, Rabu (3/6/2020) di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung secara virtual.

Semua organisasi perangkat daerah (OPD) pun mendapat catatan dan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD KTT untuk LKPj Bupati Tana Tidun 2019. Setelah sebelumnya dibahas untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan, kali beberapa rekomendasi disampaikan Pansus terkait program dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan KTT, Dinas Penanaman Modal,Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM.

Baca Juga :  Bikin Resah, Warga Terkonfirmasi Positif Covid-19 Berkeliaran
TINJAUAN: Pansus dan anggota DPRD KTT lain saat melakukan monitoring lapangan terhadap program pembangunan pemerintah.

Baca Juga: LKPj Bupati TA 2019: Pansus Rekomendasikan Perekrutan Guru secara Transparan

Kepada benuanta.co.id, Saiful dari Fraksi Hanura DPRD KTT menyampaikan, Pada program Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH dan Perhubungan), capaian kinerja patut diapresiasi, karena hampir secara keseluruhan tercapai di atas 70 persen hingga 100 persen. Namun terdapat satu program yang capaiannya 0 Persen.

“Yaitu pada program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkuangan Hidup. Semestinya hal ini harus dijelaskan secara rinci dalam laporan terkait kendala pelaksanaannya. Sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah, perlu untuk memberikan fasilitas yang mendukung dan sumber daya manusia yang memiliki kompotensi dan kualifikasi serta perlunya dukungan anggaran yang memadai dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan dan perhubungan,” sarannya yang dituangkan dalam rekoemndasi LKPj Bupati Tana Tidung.

Baca Juga :  Maret Nanti, KNPI KTT akan Gelar Musda

Sementara Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mendapat catatan dan rekomendasi. Dikatakan Saiful, program ini capaian kinerjanya juga patut diapresiasi karena hampir secara keseluruhan capainnya di atas 80 persen, Namun terdapat satu program yang capainnya rendah, yakni peningkatan kesempatan kerja.

Sehingga sebagai bahan rekomendaasi dari Pansus DPRD, kedepannya perlu ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu, untuk melakukan upaya pelatihan kepada para pencari kerja yang berbasis kompetensi dan keterampilan, yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Terakhir yang dikomentari adalah program di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Di mana dalam catatan Pansus, kata Saiful, program ini capaian kinerjanya hampir keseluruhan capainnya di atas 90 persen.

Baca Juga :  KTT Kirim 43 Kafilah di Ajang MTQ Tingkat Provinsi Kaltara

“Namun terdapat 1 program yang tidak dapat dilaksanakan, yakni pada program pembinaan pedagang kakilima dan asongan. Padahal program ini penting untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan perekenomian masyarakat. Semestinya hal ini harus dijelaskan secara rinci dalam laporan terkait kendala pelaksanaannya,” katanya.(*)

 

Reporter: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed