oleh

Bulungan Terbanyak Positif Covid-19, Penerapan PSBB Dinilai Bupati Belum Perlu

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan hingga saat ini masih belum mengambil kebijakan untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini dinilai justru akan membuat suasana semakin sulit.

“Sebenarnya jika masyarakat sadar, untuk PSBB ini tidak perlu. Yang penting SOP pembatasan itu jalan,” ucap Bupati Bulungan Sudjati kepada benuanta.co.id, Selasa 12 Mei 2020.

Ada beberapa alasan belum dilakukan penerapan PSBB, walaupun sudah memenuhi syarat seperti jumlah konfirmasi positif tertinggi di Kaltara. Salah satunya jangkauan wilayah per kecamatan sangat jauh.

“Beda dengan Tarakan hanya berbentuk pulau. Kalau Bulungan luas ada yang ditempuh darat, ada yang menggunakan speedboat, ke hulu itu sampai 6 jam,” ujarnya.

“Tapi bersyukurnya kita posko yang di desa lebih aktif dan ketat. Mereka tidak akan membiarkan ada orang masuk tanpa dikarantina. Contohnya di SP 6 itu ketat sampai disemprot yang datang,” sambung mantan Sekda Bulungan ini.

Baca Juga :  Benuanta Berbagi dan Tim Penggerak PKK Kaltara Berbagi Takjil kepada Masyarakat Bulungan

Dirinya melihat social distancing dan physical distancing belum begitu terasa, masih ada masyarakat yang berkumpul. Untuk itu akan kembali ditegaskan dalam tim, seperti pasar dan tempat umum lainnya agar diatur supaya tertib.

“Kita akan mengarah ke sana untuk mengatur, tapi bukan pembatasan. Sekarang saya lihat banyak pedagang tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak,” jelasnya.

Dirinya meminta agar petugas pasar lebih aktif melaksanakan imbauan dan pengaturan pedagang. “Jangan mereka yang disosialisasi tapi membantu juga untuk pencegahan,” paparnya.

Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan 2 bulan di Bulungan, dirinya berharap agar ada alat tes PCR. Hal itu mendesak untuk segera ada, agar ada pengurangan kasus positif. “Kita inginkan ada tes PCR ini, kalau tidak maka tidak berkurang pasien kita. Selama ini pasien kita olahraga kan di stadion,” tuturnya.

Baca Juga :  Berhasil Terapkan Transaksi Non Tunai, Kaltara Jadi Percontohan

Sementara itu, Dandim 0903 TSR Kolonel Inf. Aswin Kartawijaya mengatakan, untuk pengamanan itu tergabung dalam satu gugus tugas. Maka segera akan dibentuk pos-pos titik masuk ke Bulungan.

“Menuju ke Bulungan itu harus ditetapkan ada berapa pos masuk baik melalui perairan maupun darat,” ungkapnya.

Untuk personelnya dalam bentuk gabungan di dalamnya ada TNI Polri, Satpol PP, tenaga medis, BPBD dan lainnya. Yang akan dilaksanakan pemantauan dan pemeriksaan selama 24 jam dengan sistem sif.

“Semua anggota kita kerahkan baik tingkat bawah seperti desa. Contoh di Sekatak itu akan saya serahkan kepada Danramil yang mengatur, bagaimana mengerahkan personel yang berkoordinasi dengan kodim,” jelasnya.

Baca Juga :  Prajurit 613 Raja Alam Disiapkan untuk Operasi Pinang Sirih di Papua

Dia melihat sejauh ini untuk pos terpadu belum ada yang terbentuk secara legal untuk tingkat kabupaten. Hal ini baru dirumuskan agar dibentuk segera. Kemudian untuk kekacauan selama ini belum terpantau.

“Sejauh ini untuk kemungkinan chaos belum ada, biasanya ini terjadi dari keresahan sosial. Tapi di sini kecil karena pemberian BST, BLT dan stok pangan juga tersedia,” pungkasnya.

Untuk diketahui, saat ini jumlah kasus positif di Kaltara sebanyak 13, dengan rincian 36 kasus di Tarakan, 22 kasus di Malinau, 36 kasus di Nunukan dan terbanyak 38 kasus di Bulungan (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed