oleh

692 KK di Kelurahan Tanjung Selor Hilir akan Diberikan Santunan Zakat

TANJUNG SELOR – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bulungan selain menerima zakat dari para Muzakki, juga melaksanakan penyaluran kepada Mustahik di beberapa kelurahan. Salah satunya seperti di Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang akan disalurkan lebih dulu.

“Besok rencananya, dari jam 8 selama 2 hari itu kita sudah santunan, khusus untuk Tanjung Selor Hilir itu ada 56 RT yang sudah masuk datanya,” ungkap Ketua Baznas Kabupaten Bulungan, H Masdan Saleh kepada benuanta.co.id, Ahad 10 Mei 2020.

Kata dia, penyaluran santunan ini pun tetap mengacu pada protokol kesehatan Covid-19. Supaya tidak terjadi kerumunan warga, maka setiap Ketua RT dengan 2 orang lainnya terlibat dalam penyaluran zakat ini. “Tapi kita jadwalkan dari RT ini sekian jam, supaya tidak ada tumpukan warga,” bebernya.

Baca Juga :  Kormi Bulungan Adakan Festival Sungai Kayan, Diharapkan Bisa ke Ajang Nasional hingga Internasional

Untuk data Mustahik sementara yang masuk ke Baznas sebanyak 1.100 Kepala Keluarga di 3 kelurahan. Yakni Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Kelurahan Tanjung Selor Timur.

“Rencana yang akan dibagi di Tanjung Selor Hilir itu sebesar Rp 79 juta dengan beras sebanyak 3.450 kilogram. Total yang akan digelontorkan itu sebesar Rp 103.500.000 kepada 692 KK,” sebutnya.

Baca Juga :  Tak Ditemukan Tanda Kekerasan, Polisi Sebut Paito Meninggal Karena Sakit

Masdan menyebutkan, per KK-nya akan diberikan santunan sebanyak Rp 150.000 dan beras sebanyak 5 kilogram. “Karena kemampuan Baznas jadi kita sama ratakan semua,” jelasnya.

Dia mengatakan untuk Muzakki tahun ini sepi dari pada tahun 2019. Dampak dari wabah virus Corona (Covid-19) ini Mustahik malah bertambah. “Sampai sekarang jumlah zakat dari Muzakki baru Rp 32 juta,” tuturnya.

Baca Juga :  Dua Nelayan yang Hilang Kontak di Pulau Lentimun Berhasil Ditemukan Selamat

Baznas Bulungan pun telah membentuk kurang lebih 35 unit pengumpul zakat (UPZ) di setiap wilayah. Hanya saja laporan yang diterimanya belum semua berjalan. Bahkan UPZ yang dibentuk di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bulungan baru 13 UPZ yang berjalan. “UPZ di desa-desa dan perusahaan laporan masih nihil,” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *