oleh

DPRD Minta Pemkab Bulungan Optimalkan Penanganan Covid-19

HAMKA : PSBB PERLU KESIAPAN YANG MATANG.

TANJUNG SELOR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan lebih serius melakukan percepatan penanganan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di wilayahnya. Mengingat jumlah kasus atau warga yang terkonfirmasi positif Corona terus bertambah.

Wakil Ketua DPRD Bulungan, Hamka mengatakan, bupati bersama stakeholder terkait diharapkan mampu lakukan teknis penanganan yang terpadu dan terintegrasi secara sistematis. Sehingga penanganan untuk memutus mata rantai COVID-19 di Bulungan bisa lebih baik dan benar.

“Dewan belum mengetahui dengan jelas data rincian realisasi penggunaan anggaran untuk pencegahan dan penanganan covid-19, terutama dalam penanganan kesehatan yang diharapkan tepat sasaran. Sesuai tupoksinya, anggota dewan akan turun langsung mengecek apa-apa saja yang sudah dilakukan dengan anggaran itu,” ungkapnya, Rabu (6/5/2020).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, penggunaan dana dari realokasi anggaran dan recofussing kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Harus terencana dengan baik dan matang, sehingga percepatan penanganan COVID-19 di bulungan tepat sasaran. Selain itu, dewan mengharapkan  Pemkab Bulungan mampu membuat mapping pergerakan COVID-19 seperti zona merah, kuning, hijau, dengan akurasi data yang riil.

“Pergeseran anggaran di APBD TA 2020 untuk penanganan pandemic covid-19 oleh Pemkab Bulungan, harus direalisasikan sesuai kebutuhan untuk itu perlu roadmap yang datanya bisa diakses dewan dan publik. Jangan sampai dana itu tidak tepat penggunaannya,” jelasnya.

Terkait usulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bulungan, Hamka menegaskan, pemerintah daerah harus melakukan kajian dan persiapan matang sehingga tidak menimbulkan persoalan baru seperti dampak sosial.

“Jika PSBB ingin diterapkan, pemda harus mengkaji dengan matang terutama dampak sosial dan perekonomian warga. Seluruh sektor akan terganggu seperti usaha banyak yang tutup,” tegasnya.

Ia menambahkan, persiapan dan ketersediaan sembako serta distribusi untuk warga selama PSBB diterapkan harus dipenuhi. Kemampuan anggaran untuk menangani dampak PSBB harus dikaji dan diperhitungkan dengan baik. “Jangan sampai PSBB diberlakukan kita tidak siap, saya berharap masyarakat,” pungkasnya.(*)

 

Reporter: Victor Ratu

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed