oleh

Nunukan Jadi Tempat Transit Pemulangan 500 PMI dari Malaysia

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan telah melakukan rapat koordinasi dalam menyikapi pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia dengan transit di Nunukan. Pasalnya saat ini tengah dalam wabah Covid- 19.

Rapat Koordinasi tertutup itu dilaksanakan hari ini, Kamis (30/4/2020) sekitar pukul 10.00 Wita, yang dilaksanakan di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.

Dengan adanya pemulangan PMI dan deportasi dari pemerintah Malaysia yang akan transit di Nunukan, berbagai persiapan pun sudah dilakukan. “Kalau ada warga kita yang mau pulang, tidak bisa kita tolak sepanjang mematuhi prosedur SOP penangan Covid-19,” kata Kepala Imigrasi Kabupaten Nunukan, Hanton Hazali saat ditemui usai rapat, Kamis (30/4/2020).

Baca Juga :  Sediakan 1.000 Ketupat, Tolak Bala Massal Berlangsung di Desa Salimbatu

Lanjut dia, pemulangan resmi masih menunggu dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Tawau, yang diperkirakan mencapai 500 orang. Yang mana pemulangan ini merupakan inisiasi dari konsulat, karena ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang tertahan di Malaysia dan ada juga pemulangan PMI, sehingga disatukan.

Tentu sebelum dipulangkan ke Indonesia, PMI ini akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan rapid test di Tawau. “Bagi yang diduga tidak sehat itu tidak akan dipulangkan, sama juga dengan kita di sini, saat melakukan tes ada yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari WNA, tidak bisa mereka pulang, atau keliaran kemana-mana, di Malaysia juga melakukan protokol yang sama,” jelasnya.

Baca Juga :  Kunjungan Dapil bagi Anggota DPRD, Bapemperda DPRD Kaltara: Beda dengan Reses

Jika dinyatakan sehat atau tidak terpapar, maka akan diberikan kartu bahwa orang tersebut dinyatakan sehat. “Namun di dalam perjalanan menuju Nunukan kita tidak tahu apakah mereka terpapar atau tidak. Sehingga mereka akan dilakukan pemeriksaan ulang di Pelabuhan Tunon Taka dengan cara di screening, jika ada suhu di atas 37,5 derajat maka akan ditangani secara khusus,” ujarnya.

Baca Juga :  SKPP di Kaltara, Tekad Bawaslu RI Cetak Pengawas Partisipatif

Pemulangan PMI ini pastinya belum ada, dan kemungkinan akan dilakukan pada pekan depan. Namun yang menjadi permasalahan adalah tranparansi pemulangan ke kampung halaman mereka, yakni dari Nunukan keluar daerah. “Kalau dari Nunukan Tawau tidak ada masalah,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Darmawan

Editor: M. Yanudin

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *