MAKASSAR – Anggaran Dewan yang dikelola sekretariat DPRD Sulawesi Selatan dipangkas senilai Rp 40 Miliar untuk penanganan virus Corona (Covid-19). Anggaran sebesar Rp 13 miliar di antaranya bersumber dari anggaran perjalanan dinas luar dan dalam daerah, termasuk anggaran makan minum.
“Ini untuk memenuhi harapan, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) dua menteri yakni Mendagri (Menteri Dalam Negeri) dan Menteri Keuangan,” ujar Wakil ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe diruang kerjanya, Kamis (30/4/2020).
Sementara itu, kata Ni’matullah, DPRD Sulsel telah menggelar rapat anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun platform anggaran Rp250 miliar dalam waktu dua bulan, jika berlanjut atau Pandemi Covid-19 tak kunjung meredah akan ditambah sebesar Rp250 miliar.
“Dewan juga sudah meminta Pemprov untuk menyusun dan menyerahkan proposal, supaya kita bisa dapat (peruntukkan) angka Rp500 miliar,” kata Ni’matullah, terkait usulan anggaran Pemprov Sulsel sebesar Rp500 miliar untuk penanganan Covid-19 yang disetujui DPRD Sulsel, 27 Maret lalu.
Ni’matullah mengatakan, telah dilakukan rasionalisasi pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung berasal dari belanja pegawai, hibah dan bantuan keuangan.
“Belanja pegawai yang dipangkas sebesar 50,13 persen serta belanja barang sebesar 50,21 persen. Adapun belanja modal sebesar 43,92 persen” bebernya.
Politikus dari fraksi Demokrat ini mengaku, pencairan anggaran Rp500 miliar dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp10 miliar telah terealisasi. Kemudian tahap kedua sebesar Rp117,600 miliar sementara yang terealisasi Rp93 miliar atau 79 persen. Untuk tahap ketiga sebesar Rp372.400 juta juga belum terealisasi.
Ulla sapaan akrabnya, menambahkan bila kebutuhan anggaran diprioritaskan pada tiga hal, yakni, untuk penangan kebutuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebesar Rp291.745 miliar sudah cair sebahagian.
Kedua, untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp24,800 miliar, juga sudah cair sebahagian. Ketiga, untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp183 miliar lebih belum cair.
“Untuk jaring pengaman sosial anggarannya tak banyak karena pemprov Sulsel hanya sebagai
supporting atau stimulus saja, tapi yang utama dari Pemkot (Pemerintah kota) dan Pemkab (Pemerintah kabupaten),” pungkasnya.(*)
reporter: Akbar
Editor : M. Yanudin
