TANA TIDUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT), Ibrahim Ali menyampaikan, dampak virus corona disease (covid-19) dalam sektor ekonomi semakin terasa. Terlebih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal ini didapatkan pihaknya setelah melakukan monitoring dan evaluasi di 5 kecamatan yang ada di KTT. Oleh sebab itu, dirinya berharap pemerintah daerah bisa bergerak cepat untuk menangani dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Pemerintah seharusnya bisa bergerak cepat dalam memberi bantuan berupa sembako. Karena jumlah penduduk kita hanya 24.000. Kita ambil contoh Penajam dan Nunukan, dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari kita mereka sudah memberikan bantuan,” ujar Ibrahim Ali kepada benuanta.co.id.
Kata dia, yang harus diingat pemerintah memang tidak menerapkan karantina wilayah, tapi mengurangi aktivitas keluar masuk masyarakat. Akibatnya, harga sembako seperti gula menjadi naik karena kurangnya suplai dari daerah pemasok.
“Dalam hal ini pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi, karena kita sudah sepakati bahwa anggaran itu digeser dan pemerintah sudah menggeser itu. Itu ada payung hukumnya dan berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang penggeseran anggaran. Dalam Permendagri tersebut DPRD memang punya fungsi pengawasan,” jelas Ibrahim.
Maka DPRD, kata Ibrahim, akan tetap mengawasi, dengan anggaran sebesar Rp 18,37 miliar, pihaknya berharap penyebaran bantuan tetap sasaran dan merata. Menurutnya juga, dengan jumlah penduduk KTT yang ada seharusnya semua masyarakat bisa merasakan bantuan tersebut.
“Menurut saya dengan jumlah penduduk 24.000 tidak ada yang tidak dapat, apalagi hari ini saya dapat info beberapa perusahaan juga memberikan bantuan beras, Adindo sebanyak 7 ton, dan Intraca itu 6 ton. Ini juga harus kita tanyakan, karena ini kan pasti masuk ke pemerintah. Belum lagi bantuan pemerintah dari yang Rp 18 miliar itu,” ujarnya.
Ibrahim juga menyayangkan pemerintah yang tidak menghadiri rapat dengar pendapat untuk melakukan fungsi pengawasan DPRD. “DPRD sudah memanggil pemerintah untuk rapat dengar pendapat, tapi sampai sekarang pemerintah belum ada datang untuk menjelaskan, akhirnya sampai sekarang DPRD belum punya gambaran sejauh mana kinerja pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini,” kata Ibrahim.
“Saya juga dapat laporan dari Desa Tengku Dacing, bahwa mereka untuk bahan pangan sudah menipis. Memang tidak ada instruksi untuk lockdown ya, tapi pak kades kan memerintahkan untuk tidak beraktivitas keluar masuk, ya otomatis masyarakat menjadi takut juga untuk beraktivitas di luar. Makanya pemerintah harus bergerak cepat dalam mendistribusikan bantuan,” kata Ibrahim.(*)
Reporter : Herdiyanto Aldino Bachri
Editor: M. Yanudin
