TANJUNG SELOR – Berhubungan dengan merebaknya wabah COVID-19 yang telah menjadi masalah kesehatan dunia, serta dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara yang biasanya merilis laporan bulanan dengan tatap muka, kali ini melaksanakan rilis dengan live streaming.
“Kali ini rilis kita secara online yakni melalui kanal youtube BPS Kaltara,” ungkap Kepala BPS Provinsi Kaltara Eko Marsoro kepada benuanta.co.id, Rabu 1 April 2020.
Kata dia dalam rilis ini dibahas mengenai inflasi dan deflasi di Kaltara. Untuk Kaltara ada 2 daerah dijadikan rujukan yakni Tanjung Selor dan Kota Tarakan. “Selama bulan Maret 2020 di Kaltara terjadi deflasi sebesar -0,46 persen,” ucapnya.
Dari 90 kota pantauan data indeks harga konsumen (IHK) di Indonesia di bulan Maret lalu. Ada 43 kota yang mengalani inflasi dan 47 kota lagi mengalami deflasi, dengan inflasi tertinggi terdapat pada kota Lhokseumawe sebesar 0,64 persen dan inflasi terendah pada kota Surabaya sebesar 0,01 persen.
“Sementara deflasi tertinggi terdapat pada kota Timika sebesar -1,91 persen dan deflasi terendah terdapat pada kota Tangerang sebesar -0,01 persen,” sebutnya.
Sementara di Provinsi Kaltara gabungan dari Kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor pada Maret 2020 terjadi deflasi sebesar -0,46 persen. Sementara itu Kota Tarakan mengalami deflasi sebesar -0,46 persen dan Kota Tanjung Selor mengalami deflasi sebesar -0,45 persen.
“Untuk deflasi gabungan dipengaruhi oleh penurunan indeks harga kelompok transportasi sebesar -2,80 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -1,18 persen,” bebernya.
“Lalu dari kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar -0,33 persen, dan kelompok kesehatan sebesar -0,04 persen,” sambung Eko.
Sedangkan inflasi gabungan di Kaltara dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,80 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,48 persen.
Kemudian dari kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,13 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08 persen. Lalu dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,06 persen dan kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin
