TARAKAN – Program pemerintah terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yang akan merubah pola tangkapan nelayan menjadi kelompok diperkirakan bakal sulit diterapkan.
“Bisa dipastikan 99 persen nelayan di Katara ini, semuanya mandiri. Dia juga juragan, dia juga bos, tangkap sendiri, dan jual sendiri,” ujar Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Tarakan, Rustan.
Menurutnya, program tersebut tak akan mudah diterapkan begitu saja, meskipun sosialisasi diberikan dari pemerintah akan dilakukan. Pasalnya, budaya menangkap ikan di Kaltara sejak bertahun lamanya, memang dilakukan secara mandiri.
“Pasti nelayan berfikir, ngapain aku pinggirkan kapal ku, lalu ikut sama orang, itu juga yang jadi masalah memang. Kecuali, nelayan yang mandiri itu, ekonominya lagi turun. Mungkin bisa membantu, tapi untuk secara menyeluruh agak sulit,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Perikanan Kota Tarakan, Asmuni menyebut hal tersebut memang menjadi tantangan ke depannya.
“Itu bisa, pelan-pelan kita ubah maindset-nya. Tapi memang perlu dikaji ya, karena cenderung nelayan kita selama ini individu,” katanya.
Rustan berharap, program nasional meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mensejahterakan nelayan menjadi fokus pemerintah yang belum tercapai.
Peningkatan terhadap nelayan yang melingkupi edukasi, pengembangan zonasi tangakap, fasilitas armada dan alat tangkap harus tepat sasaran dan sesuai karakter nelayan Kaltara. Rustan mengatakan program pemerintah terkait kesejateraan, harus melibatkan nelayan secara langsung.
“Harus sesuai (karakter) mendesain barangnya harus melibatkan nelayan. Karena sesuai tradisi, jangan alat tangkap yang di pakai di Pulau Jawa di pakaikan ke nelayan Kaltara, malahan itu tidak optimal. Libatkan lah kita, supaya apa yang dibutuhkan dan yang difasilitaskan pemerintah itu digunakan dan bermanfaat,” ujar Rustan kepada Benuanta.co.id.
Ia pun berharap program tersebut sejalan dengan kebutuhan nelayan. Sebab dengan program sebelumnya, pemerintah dinilai hanya menciptakan nelayan baru.
“Nelayan yang nelayan betulan yang dikasih, bukan yang baru. Sering sekali itu terjadi, karena bantuan-bantuan itu ke yang baru. Padahal tujuan utamanya kan mensejahterakan nelayan, bukan menciptakan nelayan baru dan diberi fasilitas,” katanya.
Menurutnya, melihat program pemerintah yang tak sedikit mengelontorkan dana tersebut sukses atau tidaknya tergantung sasaran dan manfaat yang digunakan nelayan sendiri.
“Tahun 2017 sampai 2018 coba di cek lagi, masih ada tidak program itu dijalankan. Kalau masih kan berarti sukses, tapi faktanya bagaimana, kan begitu,” tutupnya. (*)
Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Nicky Saputra
