NUNUKAN – Fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, menjadi persoalan yang sangat serius. Pemerintah Kabupaten Nunukan pun berkomitmen untuk memberantas kasus tersebut.
Hal ini juga didukung dengan lengkapnya kerangka regulasi dan kelembagaan yang menangani. Baik di tingkat pusat hingga daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, SE.MM juga telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), agar apapun yang menjadi permasalahan kemanusiaan, harus cepat bergerak, meskipun tidak ada di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Untuk penanganannya, saya minta dinas terkait bekerjasama dengan stakeholder agar cepat bergerak menyelesaikan. Bagaimana cara mengatasinya, minimal meminimalisir, membantu masyarakat kita yang terkena dampak terhadap persoalan sosial yang terjadi,” kata Bupati Laura, Rabu (30/10/2019).
Dikatakan Bupati Laura, sosialisasi pencegahan kasus TPPO sangat penting dilakukan di tengah masyarakat. Sebab banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang TPPO. Seperti sosialisasi yang diadakan Dikdasmen Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Nunukan yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, sangat penting dilakukan.
“Paling tidak kita bisa mencegah terjadinya TPPO, karena perdagangan orang ini sangat rentan di daerah kita. Karena kita di wilayahnya perbatasan, itu sudah berlangsung sejak dahulu. Ini merupakan upaya pemerintah agar bisa mengatasi dan mengurangi masalah seperti itu,” ungkap Laura.
Diakui Bupati, kasus TPPO di Kabupaten Nunukan sering dilaporkan ke dirinya aura. Sehingga ia juga meminta kejadian apapun itu yang terjadi di lapangan, dinas terkait harus segera bergerak bersama-sama dengan stakeholder. “Sehingga terbangun koordinasi dengan aparat TNI-Polri,” imbaunya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor : M. Yanudin
