Melawan Defisit dengan Kerja  

NUNUKAN – Persoalan defisit anggaran yang ‘mengganggu’ roda pemerintahan di kabupaten dan kota di KalimantanUtara (Kaltara) juga dirasakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Olehnya, Pemkab Nunukan dituntut irit, bahkan harus mencari jalan keluar agar persoalan defisit tidak mengganggu kinerja aparatur dan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Kepada Koran Benuanta, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM mengaku, persoalan defisit menjadi tantangan tersendiri baginya dan seluruh perangkat yang dia pimpin. Dengan kondisi ini, mereka ‘dipaksa’ bekerja lebih keras agar bisa mendulang kemakmuran bagi seluruh warga Nunukan.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1590 votes

“Sejauh ini masyarakat memang mendambakan pembangunan yang lebih meningkat. Tapi di satu sisi, kita memang sedang terkendala dengan defisit anggaran itu. Apakah defisit melemahkan kita? Jawabannya, tentu tidak,” ungkapnya.

Baca Juga :  Uji Sampel Pangan di Pasar Inhutani, Sayuran Asal Malaysia Positif Residu Pestisida

Defisit justru membangkitkan gairah mereka bekerja. Namun Laura menyayangkan, masih ada warga yang masih terprovokasi dengan informasi semu. Dia menekankan, Kabupaten Nunukan adalah beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus ditopang bersama-sama. Pemerintah, kata dia, tanpa dukungan warga dan seluruh perangkat pemerintahan hanya akan jalan di tempat.

“Artinya begini,dalam menyusun anggaran APBD, itu kan porsinya sudah sangat jelas sekali. Kita punya kewajiban-kewajiban dalam postur APBD. Ada 20 persen (anggaran) pendidikan, 20 persen kesehatan dan 10 persen dana desa, itu minimal. Jadi, ketika anggaran tak maksimal mengakomodir semua dengan kondisi defisit, tentu harus dicari bersama jalan keluarnya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bikin Resah Warga Akibat Hobi Mencuri, Pemuda di Sebatik Ditangkap Polisi

Laura pun membandingkan, era kepemimpinan bupati sebelumnya yang anggaran APBD-nya bisa mencapai Rp 2 triliun lebih dengan berbagai sumber pendapatan. Sementara, di era kepemimpinannya hanya sekitar Rp 800 miliar lebih saja yang harus berhadapan dengan berbagai persoalan yang dialami seluruh daerah di tanah air, yakni defisit.

“Dan belum tentu Rp 800 miliar ini juga sesuai dengan itu transfernya. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat belum mengerti mekanisme yang semacam ini, selalu berasumsi yang negatif,” jelasnya.

Baca Juga :  386 PMI Bermasalah Dipulangkan dari Malaysia ke Nunukan 

Kendati minim anggaran, Laura mengaku tak surut semangat dalam membangun Nunukan. “Kita tidak pernah mundur jika bicara soal pembangunan Nunukan. Segala upaya akan kita lakukan kemajuan Nunukan dan kesejateraan masyarakat kita,” imbuhnya. (nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *