oleh

Masalah Pencemaran Lingkungan Hantui Ibu Kota Negara

Pengamat : Harus Dilakukan Kajian Berbasis Bentang Alam

 MESKI sudah jadi perhatian banyak orang sejak bulan lalu, dampak pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata masih ramai dibahas, baik di dunia maya maupun di meja diskusi. Salah satu orang yang juga mengikuti perkembangan pemindahan ibu kota negara ini adalah Pemerhati Sosial dan Lingkungan Hidup Kaltim, Niel Makinuddin.

Menurutnya, pembangunan ibu kota negara baru pasti memerlukan lahan yang cukup luas. Lahan ini tentu saja berbicara soal hutan dan dataran. Dalam operasinya, pembangunan ibu kota negara juga membutuhkan pasokan kebutuhan mendasar seperti pangan, papan, energi listrik, transportasi, dan sumber lainnya yang cukup besar.

“Semua kebutuhan itu harus diambil dari alam. Semakin besar kebutuhan, maka akan semakin besar kegiatan eksploitasi alam. Dalam kondisi negara yang sedang kesulitan anggaran, tentu arah membuka lahannya adalah ke Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang umumnya masih berhutan,” ungkapnya kepada Benuanta.

Begitu juga dengan pencemaran lingkungan, kata dia, tentu akan semakin meningkat. Semakin banyak penduduk semakin banyak limbah, baik domestik maupun industri akan memperberat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apalagi pola konsumsi masyarakat masih boros energi, menggunakan plastik, dan kelola sampah yang masih terbatas.

Baca Juga :  Larangan Mudik, Ombudsman Kaltara Siap Awasi Pihak Berwenang dan Masyarakat

“Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) dengan berbagai infrastruktur dan aksesnya pasti akan mengundang pendatang dengan segala dinamika dan konsekuensi sosial ekonomi dan budayanya. Salah satunya adalah semakin banyaknya perambahan hutan (encroachment) baik untuk pemukiman dan keperluan lainnya,” terangnya.

Pemindahan ibu kota ini, kata Niel Makinuddin, seharusnya dikaji lebih jauh oleh pemerintah. Hal itu sangat penting, karena pemindahan ibu kota tidak bisa dilihat dari satu sisi dengan sisi lainnya karena ujungnya akan timbul permasalahan baru. Seharusnya, dia bertutur, sebelum berpikir membangun, pemerintah harus melakukan kajian kelayakan secara komprehensif terlebih dahulu.

“Lakukan konsultasi publik terlebih dahulu. Konsultasi publik ini strategis. Hal itu untuk memastikan aspirasi dan usulan masyarakat luas terakomodasi. Juga memperkuat rasa memiliki (ownership) masyarakat terhadap IKN. Juga memperkaya rancangan IKN sehingga representatif dan menjadi ikon kebanggaan, dan masyarakat memahami sepenuhnya apa plus dan minusnya IKN,” urainya.

Dalam prosesnya, hasil kajian akan menunjukkan kesiapan diri pemerintah terhadap berbagai potensi dan dampak sosial, ekonomi, budaya maupun lingkungan. “Sudah seharusnya pemindahan IKN memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya konglomerat,” bebernya.

Baca Juga :  Honor Dihapus, Pemerintah Harus Siapkan Solusi Bagi Guru Honorer

Lebih jauh diuraikan Niel Makinuddin, pemindahan ibu kota negara tak sepenuhnya berpihak kepada masyarakat dan alam. Bagi dia, pemindahan ibu kota negara juga merugikan sebagian dari khas yang dimiliki Kalimantan. Ribuan hektar hutan dan lahan akan dibuka, tentu akan ada banyak flora dan fauna khas Kalimantan akan mati, bahkan punah. Padahal, diantara yang mati tersebut belum dikenali fungsi dan manfaatnya bagi umat manusia.

“Lihat lah kayu Bajakah, tanaman merambat yang dulunya tidak ditengok, sekarang naik daun. Daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin berat. Pencemaran dan limbah akan meningkat drastis. Ekosistem laut akan semakin tercemar. Dan bila berlanjut, maka potensi laut sebagai sumber pakan dan masa depan ekonomi akan terancam,” terang Manajer Senior Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) ini.

Begitu juga dengan ribuan pendatang. Mereka akan masuk dan tentu akan merubah bentang dan dinamika sosial masyarakat Kaltim dan Kaltara. Dalam banyak kasus, paparnya, pribumi akan kalah dalam bersaing dengan pendatang dalam memperebutkan peluang kerja. Dia pun meminta masyarakat Kaltim dan Kaltara harus lebih dalam menyikapi perpindahan ibu kota ini. Pasalnya, fase perencanaan dan perancangan seperti sekarang ini adalah fase yang amat menentukan dan sudah seharusnya dilakukan berbasis fakta dan analisis ilmiah yang cermat dan komprehensif.

Baca Juga :  Tiga Kecamatan di Kaltara akan Nikmati Listrik 24 Jam

“Desain IKN harus merefleksikan identitas Indonesia dan Kalimantan. Kombinasi kedua identitas ini akan melahirkan design IKN yang unik dan menjadi kebanggaan bangsa maupun ikon yang mendunia,” cetusnya.

Dia menambahkan, statement Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro soal pemilihan Kaltim sebagai ibu kota negara juga perlu dikaji. Dalam pernyataannya, mantan Wakil Menteri Keuangan itu pernah menyebut calon lokasi ibu kota negara cukup luas dan kondisi bentang alamnya beragam sehingga layak dipilih jadi ibu kota negara.

“Maka kami usulkan dilakukan kajian berbasis bentang alam menggunakan instrumen perencanaan yang lebih dikenal dengan Development by Design (DbD),” lanjutnya.

Menurut dia, hasil kajian dan analisis DbD ini akan menghasilkan rekomendasi 4 hirarki mitigasi terhadap calon lokasi, diantaranya, avoid (harus dihindari), minimize (mengurangi dampak),  restore (memperbaiki ekosistem) dan offset (mengganti di tempat lain).

“Lembaga kami, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)– TNC memiliki tools ini dan bisa dijadikan alat bantu untuk analisis skala bentang alam dan pengambilan keputusan,” katanya. (kik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed