oleh

Antisipasi Kejahatan, Personel Kepolisian Harus Ditambah

SALAH satu daerah yang rawan dan menjadi pintu masuknya kegiatan kriminal adalah Kabupaten Nunukan. Kejahatan, seperti human trafficking (perdagangan manusia), terorisme, illegal logging, illegal fishing, penyelundupan senjata, penyelundupan barang, narkoba, perampokan dan lainnya sering merepotkan aparat keamanan yang bertugas di Kabupaten Nunukan.

Bagi warga Kalimantan Utara (Kaltara), kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia ini cukup dikenal dengan beberapa jalur ilegalnya. Jalur ini biasanya digunakan untuk memasukkan barang selundupan, membawa narkoba hingga perdagangan manusia. Lantas, siapkah Kabupaten Nunukan dengan pemindahan ibu kota negara?

“Saya melihat dari sisi keamanan, kita berbatasan langsung dengan Malaysia. Otomatis membutuhkan penambahan personel yang harusnya 1.500 ini masih belum ada setengahnya, masih jumlah 486 personel. Diharapkan dengan adanya penambahan kuantitas personel Polres Nunukan, bisa lebih optimal lagi dalam hal keamanan,” ungkap Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro kepada Koran Benuanta.

Selain itu, Teguh juga ingin ada penambahan satuan pengamanan untuk memperkuat pengamanan. Seperti Satuan Brimob, kata Teguh, jumlahnya tidak memadai untuk melakukan pengamanan di perbatasan jika diberi beban lebih berat setelah ibu kota pindah.

“Jumlah Brimob masih satuan tingkat pleton. Di sini, kalau bisa ada Batalion Brimob. Satuan-satuan lain juga ada di sini, dari TNI bicaranya masalah pertahanan. Dekatnya dengan ibu kota, kita harus lebih optimal dari jumlah personel dan dukungan sarana prasarana. Jadi, Polres Nunukan dan Polda Kaltara menjadi penyanggah ibu kota,” terang Teguh.

Dalam upaya peningkatan keamanan, dijelaskan Teguh, kejahatan yang harus diantisipasi adalah kejahatan transnasional. Pertama adalah tindak pidana narkotika tergolong cukup tinggi. Kedua, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal dan human trafficking, karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

“Selain melakukan koordinasi dengan optimal, ekstra keras, jumlah personel minim, kita juga harus senantiasa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan SH SIk MSi menilai, pindahnya ibu kota negara turut menambah persoalan di wilayah perbatasan. Persoalan yang dimaksud Yudhistira tentu saja berkaitan dengan kesiapan seluruh perangkat pemerintahan dan aparat keamanan. Tanpa kesiapan itu, segala tindak kejahatan yang bertambah karena dampak pemindahan ibu kota akan sulit teratasi.

“Permasalahan akan semakin kompleks, semakin banyak dan kita harus bersiap untuk hal tersebut. Kita masih menunggu sampai hal itu terwujud sampai ibukota benar-benar pindah ke Kaltim,” ungkapnya.

Dari sekian banyak tindak kejahatan yang ditangani aparat Polres Tarakan, lanjut Yudhistira, peredaran narkoba yang paling tinggi. Namun, bukan berarti tindak kejahatan lain, seperti penyelundupan, perampokan, pencurian dan lainnya diabaikan. Justru, kata Yudhistra, aksi kejahatan di Kaltara, khususnya Tarakan akan terus dipantau karena merupakan daerah transit yang strategis baik barang maupun manusia.

“Tarakan tempat yang strategis untuk transit arus barang maupun manusia tentu kita bersama stakeholder terkait harus terus meningkatkan kemampuan, modernisasi peralatan dan harus meningkatkan pengetahuan untuk bersiap untuk menangani berbagai permasalahan,” jelasnya.

Sama halnya dengan Polres Nunukan, pindahnya ibu kota negara ke Kaltim, Polres Tarakan juga pasti akan membutuhkan penambahan sarana dan prasarana. “Kami berharap juga untuk perlengkapan personel dan materil. Dengan adanya Polda, kita didukung personel dan kemampuan dari segi fisik, personel, materil, mako dan sebagainya akan makin berkembang,” jelas Yudhistira.

“Siap tidak siap, kita harus siap. Kita harus lebih siap selangkah lebih maju daripada kerawanan atau kejahatan yang mungkin berpotensi terjadi,” pungkasnya.  (raz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed