oleh

Pekerja DLH dan DPRKP Demo di Kantor Bupati Bulungan, Ini Tuntutannya

TANJUNG SELOR – Ratusan pekerja dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bulungan mendatangi Kantor Bupati Bulungan untuk menggelar aksi demonstrasi. Ada beberapa permasalahan yang dituntut, salah satunya soal penggajian yang tidak sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

Dimotori oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) untuk mengadu kepada Bupati Bulungan, agar permasalahan diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

“Banyak hal yang belum terselesaikan oleh dinas terkait, sehingga kita menuntut pemerintah untuk menyelesaikannya,” ucap Ketua DPC SBSI Kabupaten Bulungan Agustinus dalam orasinya, Kamis 16 Januari 2020.

Kata dia, ini bukan politik tapi masalah perut, yang selama ini dialami oleh para pekerja atau buruh. Di mana banyak yang berutang untuk menutupi kehidupannya.

“Banyak berhutang untuk membeli kebutuhan hidup dalam sehari. Ada ketimpangan hidup sangat berbeda dengan PNS dari dinas terkait. Ada juga buruh kita kontraknya terus menerus, padahal maksimalnya 3 tahun saja tapi ada yang sampai 15 tahun,” paparnya.

Agustinus menyampaikan, setidaknya ada 6 tuntutan kepada Pemkab Bulungan, di antaranya menuntut tunjangan hari raya (THR) yang sejak tahun 2017 tidak diberikan. Kemudian menolak sistem kontrak terus menerus dan meminta status sebagai pekerja tetap. Lalu menuntut pekerja yang di-PHK sepihak dipekerjakan kembali.

Kemudian menuntut upah pokok sesuai dengan UMK Bulungan, meminta agar pekerja dilengkapi alat pelindung diri (APD) yang memadai, dan menuntut cuti tahunan agar diberikan sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. “Kita minta tuntutan kita diperhatikan,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi

Editor: M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed