oleh

KPU Kaltara Sosialisasi Pencalonan Perseorangan, Ini Jadwal Penyerahan Berkas Dukungan

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan sosialisasi pencalonan perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltara tahun 2020.

Yakni berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Berlaku untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, yang direvisi menjadi PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bipati dan Wakil Bupati, Dan/Atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

“KPU juga telah mengeluarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ucap Ketua KPU Provinsi Kaltara Suryanata Al Islami kepada benuanta.co.id, Senin 9 Desember 2019.

Untuk jadwal tahapan untuk perseorangan, mengalami perubahan. Kalau sebelumnya di bulan Desember 2019 penyerahan berkas, di PKPU Nomor 16 maka jadwal penyerahan dukungan perseorangan dilakukan tanggal 16 Sampai 20 Februari 2020. Di mana ada dua mekanisme pencalonan. Yakni lewat jalur partai politik dan jalur perseorangan.

“Jadi akan menjadi panjang lagi tahapannya bagi pihak yang akan melalui jalur perseorangan,” bebernya.

Lalu untuk proses pendaftaran pasangan calon, baik parpol atau perseorangan itu di tanggal 16 hingga 18 Juli 2020. Yang menjadi perhatian penting yang melibatkan banyak pihak adalah daftar pemilih. Sehingga dengan proses yang masih panjang ini, pihaknya meminta masyarakat kooperatif dan terbuka saat ada pendataan.

“Itu ributnya kalau sudah ditetapkan DPT, kadang ada yang datang ke KPU kenapa tidak dimasukkan,” jelasnya.

Karena proses itu tidak langsung ada, tapi ada proses di mana KPU menerima daftar pemilih potensial dalam pemilu dari Kemendagri. Suryanata menjelaskan, ada perbedaan dari pemilu 2015 lalu, data penduduk diperoleh dari masing-masing daerah yakni Disdukcapil.

Tapi sekarang berbeda, semua terkonsolidasi sebelum penyerahan ke KPU. Maka pemerintah melakukan konsolidasi data secara nasional oleh Kemendagri, yang melibatkan pemprov dan pemkab serta pemkot.

“Setelah ada data dari Kemendagri, maka selanjutnya kita melakukan proses coklit. Dengan mengenyampingkan DP4 yang diserahkan Kemendagri dengan data daftar pemilu terakhir,” paparnya.

Setelah data itu disinkronkan, kemudian KPU RI menurunkan data itu ke KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota. Lalu ada namanya proses coklit yang dilakukan pencocokan dari rumah ke rumah. Dan KPU akan mengumumkan daftar pemilih sementara.

“Memang kesulitan yang lalu ada warga didatangi berulang-ulang rumahnya tapi orangnya tidak ada. Proses itu yang kadang lambat mendapatkan respons, padahal kita sudah bekerja maksimal,” tuturnya.

Suryanata menambahkan, berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kaltara, jumlah dukungan perseorangan yang sah itu sebanyak 45.011 orang. Dengan sebaran 50 persen di 3 kabupaten kota, dengan kata lain para calon ini harus menyerahkan lebih dari jumlah itu. Karena akan melalui proses verifikasi lagi, jika kurang akan dikembalikan untuk dilengkapi.

“Kalau kurang kita kembalikan, setelah mereka menyerahkan sampai tanggal yang sudah ditentukan,” ujarnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi
Editor : M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed