oleh

Disharmonisasi Regulasi UU Pilkada dan PKPU

Penulis : H. Mumaddadah, SH, MH

(Dosen Universitas Borneo Tarakan)

 

TAHAPAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 telah dimulai. Ada bebarapa daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia, tercatat 9 provinsi akan melaksanakan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, 224 kabupaten akan memilih bupati dan wakil bupati serta 37 Kota akan memilih Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam mengajukan calon kepala daerah dan/atau pun wakil kelapa daerah, si calon harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Menarik untuk didiskusikan, berdasarkan hasil survei penulis di beberapa media cetak, media online, media sosial serta media televisi. Banyak yang mengangkat tajuk persoalan persyarat calon mantan koruptor, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba hingga perbuatan tercela.

Mengutip Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang terkait pasal persyarat calon. Misalkan Pasal 7 ayat (2) huruf g “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”.

Penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut menyatakan yang dimaksud dengan “mantan terpidana” adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana Bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Dalam penjelasan tersebut mantan narapidana kasus korupsi tidak termasuk yang dikecualikan.

Lalu kemudian ditegaskan dengan lahirnya Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota 2018 Pasal 4 menegaskan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak didalam penjara.

Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

Sebenarnya pasal tersebut hanya butuh untuk dikonkritkan, misalkan mempersiapkan format khusus atau form yang sedikitnya memuat Nama Mantan Narapidana, kasus pidana apa, vonis pengadilan terhadap kasus pidananya, lalu kemudian form tersebut diserahkan kepada KPU yang selanjutnya diumumkan oleh KPU beserta jajarannya dengan cara mempublikasikannya melalui media, memasang pengumuman di kantor desa/kelurahan dilingkungang Rukun Tetangga (RT) hingga dirumah-rumah ibadah untuk dapat diketahui khalayak ramai atau semua lapisan masyarakat sehingga menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk memilih calon tersebut.

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed