oleh

6 Bulan Sebelum Penetapan Paslon, Kepala Daerah Dilarang Lakukan Mutasi ASN

NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan mengingatkan kepada petahana terkait larangan merotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Komisioner Bawaslu Nunukan, Hariadi mengatakan, larangan rotasi mutasi ASN tersebut tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

“Pada pasal 71 ayat 2 berbunyi; gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan,” tuturnya kepada benuanta.co.id, Jumat (8/11/2019).

Penggantian pejabat, lanjut Hariadi, dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kecuali mendapat surat persetujuan tertulis dari menteri,” urainya.

Selain itu, di dalam Ayat 3, tertuang larangan petahana untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon di daerah sendiri atau pun di daerah lain, dalam waktu enam bulan hingga penetapan paslon terpilih.

Ditambahkan Hariadi, apabila petahana melanggar larangan rotasi mutasi ASN jelang Pilkada 2020 itu, maka akan dikenai sanksi berupa pembatalan menjadi calon. Sanksi itu tertera dalam Pasal 71 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019.

“Dalam pasal selanjutnya terdapat sanksi apabila larangan tersebut diabaikan. Yaitu di ayat 5 berbunyi petahana tersebut akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten,” urai Koordinator Divisi Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Nunukan ini.

Selain itu, Ia mengakui aturan dan larangan ini sebagai bentuk antisipasi kemungkinan bagi birokrasi digiring sebagai tim sukses atau ASN terlibat politik praktis.

“Kami tegaskan Bawaslu Nunukan akan terus mengawasi tahapan dan penyelenggaraan Pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.(*)

 

Reporter : Ahmad Albar
Editor : M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed