oleh

Anggota DPR: Jabatan Wakil Panglima TNI Dampak Perubahan Organisasi

Jakarta – Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, menilai keberadaan jabatan wakil panglima merupakan dampak dari perubahan signifikan di organisasi TNI yang membuat rentang kendali panglima TNI yang bertambah.

“Pembentukan kembali jabatan wakil panglima adalah dampak dari perubahan signifikan di organisasi TNI yang membuat rentang kendali panglima bertambah, sehingga harus dibantu wakil panglima di tingkat pimpinan organisasi TNI,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan perubahan organisasi TNI yang signifikan itu antara lain, pertama, penambahan tiga satuan strategis, yaitu Divisi III Kostrad AD, Komando Armada III TNI AL, dan Komando Operasi Udara III TNI AU.

Kedua, menurut dia, pembentukan tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI yang dipimpin seorang panglima berpangkat bintang tiga.

“Ketiga, pembentukan dua satuan strategis setingkat Kostrad di TNI AL dan TNI AU: Komando Armada Indonesia dan Kohanudnas yang dipimpin panglima berpangkat bintang tiga; dan keempat, penguatan BAIS TNI yang sekarang dipimpin perwira bintang tiga,” ujarnya.

Honoris menilai penerbitan Perpres Nomor 66/2019 tentang Susunan Organisasi TNI oleh Presiden Jokowi adalah hal yang wajar sebagai solusi atas masalah penumpukan perwira non-job di TNI selama ini.

Ia menilai tidak ada UU yang dilanggar dengan penerbitan Perpres itu. Dengan adanya Perpres Nomor 66/2019, masalah klasik penumpukan perwira tanpa jabatan di TNI justru segera teratasi.

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed