oleh

Refleksi 25 Oktober atas Nilai Kesejarahannya

Oleh : Ismit Mado

(Dosen UBT & Pegiat Kaltara)

 

TANGGAL, bulan dan tahun atau tepatnya hari ini Kaltara telah berusia tujuh tahun sejak disahkannya RUU Pembentukan Kaltara dalam sidang paripurna DPR RI. Yah.. dalam perspektif penulis momentum ini setidaknya mengandung unsur kesejarahan perjuangan masyarakat Kaltara.

Yang jika dirunut dari pergerakan wacana awal yang didengungkan mahasiswa pada bulan Nopember 1999 yang selanjutnya menjadi gerakan yang mengemuka pada bulan Januari 2000 ke masyarakat. Artinya ada fase duabelas tahun perjuangan Kaltara dan tahun ini Kaltara telah memasuki usia yang keduapuluh tahun sejak ia didengungkan mahasiswa utara.

Momentum kali ini, penulis mencoba mengurai kembali nilai kesejarahan dan aspek penting yang disuarakan mahasiswa utara, sehingga ia menjadi alasan mendasar membentuk Provinsi Kaltara. Penetapan tanggal ini menjadi suatu aspek yang penting dalam nilai kesejarahannya. Sejarah takkan mungkin terulang.

Pengesahan RUU Kaltara merupakan puncak dari perjuangan Kaltara. Momentum dari sebuah perjalanan panjang mendirikan Provinsi Kaltara. Kaltara tidak diberikan dengan percuma. Kaltara harus berjibaku dengan serangkaian aksi, pikiran, dan jerih payah mahasiswa utara, pemuda, dan masyarakat Kaltara. Muara dari semua perjuangan panjang ini ketika ia telah disahkan dan diakui keberadaannya.

Begitu pentingnya aspek kesejarahan ini membuat DPRD Kaltara periode sebelumnya menunda pengesahan Raperda HUT Kaltara yan diajukan pemerintah. Artinya Dewan tidak main-main dengan nilai kesejarahan ini. Dengan serangkaian kegiatan konsultatif, kajian, maupun dengar pendapat bersama elemen masyarakat. Materi Raperda tentang tanggal penentapan HUT Kaltara tidak jadi disahkan dalam paripurna DPRD. Dan hingga hari ini seremonial peringatan HUT Kaltara pada tanggal 22 April yang ditetapkan melalui Pergub Kaltara sinjal di tengah-tengah kontroversi masyarakat.

Dalam momentum yang keduapuluh tahun sejak ia didengungkan mungkin perlu kembali penulis mengurai kembali alasan mendasar mahasiswa utara saat itu. Aspek penting setidaknya dapat menjadi rambu mau dibawa kemana Kaltara ini. Alasan pertama mahasiswa utara saat itu mengenai luas wilayah. Kaltim-Kaltara ketika itu sama dengan satu setengah kali luas pulau Jawa plus Madura.

Tanpa keikutsertaan Kabupaten Berau, Kaltara tetap masih luas dengan ukuran pemerintahan saat ini. Aspek penting dalam kajian ini adalah tata kelola, rentang birokrasi dan aspek pengawasan atau setidaknya pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat mampu mengelola wilayah pemerintahan yang luas ini.

Sangat musykil jika pemerintah provinsi berpikir sekitar ‘dada dan perut’ saja. Tata kelola yang luas, minim infrastruktur, minim teknologi dan terisolir alangkah baiknya salah satu strateginya dengan kembali memekarkan wilayah-wilayah kabupaten atau kota baru di Kaltara.

Dengan semakin mempersempit rentang birokrasi, akan semakin mampu mempercepat proses pembangunan. Walaupun semakin hari kewenangan otda itu ditarik kembali oleh pemerintah, ujung tombak pengelolaaan tata pemerintahan tetap berada di kabupaten dan kota.

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed