oleh

30 Persen Luas Hutan Kota akan Dipertahankan

TARAKAN – Ombudsman Republik Indonesia menghelat acara diseminasi hasil akhir implementasi SKB 3 menteri tentang Pembiayaan Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL), tahun 2018 di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan, Rabu 9 Oktober 2019, di Tarakan Plaza. Diseminasi hasil akhir tersebut dilakukan bersama dengan Walikota Tarakan, dr. H. Khairul M.Kes.

dr. Khairul menegaskan, saat ini yang menjadi persoalan besar bagi Pemerintah Kota Tarakan adalah kawasan hutan lindung dan WKP (Wilayah Kerja Pertambangan) yang bukan merupakan wewenang pemerintah kota untuk melakukan revisi. Sehingga di dalam revisi RT/RW, yang saat ini pemkot lakukan adalah merevisi kawasan hutan kota yang masuk di kawasan pemerintah kota Tarakan.

“Ada beberapa pengalihan fungsi, dari hutan kota menjadi lahan pemukiman maupun lahan pertanian. Karena selama sekian tahun, secara eksisting fungsinya memang seperti itu. Cuma pada saat di-engklap di dalam RT/RW Perda tahun 2012 itu menjadi kawasan hutan kota. Secara eksisting, masyarakat memang telah ada di dalamnya dan itu yang kita perbaiki,” ungkap dr. Khairul kepada benuanta.co.id.

Bagi setiap warga yang berada di kawasan hutan kota, ia mengungkapkan hal tersebut merupakan implementasi. Namun secara legal, mereka tidak dapat mengajukan izin membangun, sertifikasi, termasuk PTSL dan lain-lainnya. Pemerintah tidak akan memberikan izin kepada mereka dikarenakan secara legalitas wilayah tersebut merupakan tanah negara.

Untuk kawasan hutan kota, dr. Khairul menuturkan secara kepemilikan memang sebagian besar ada hak-hak masyarakat di tempat tersebut. Secara eksisting, mereka telah tinggal maupun berumah tangga di sana dalam kurun waktu bertahun-tahun lamanya. Itulah yang disebut menjadi problematika pemerintah kota saat ini.

Oleh karena itu, di dalam revisi RT/RW yang sedang diajukan tahun ini, hari ini sedang dibahas Pemprov Kaltara, yang kemudian diteruskan ke pusat. “Kawasan-kawasan ini ada yang kita perbaiki (pengalihan fungsi). Tetapi kawasan hutan kota tidak akan berkurang nantinya. Karena di lahan pemda ini, secara legal ada yang merupakan milik kita dan tidak kita manfaatkan dengan baik. Itulah yang akan kita fungsikan kembali sebagai hutan kota dan sekitar hampir 30 persen luas hutan kota nantinya akan dipertahankan,” sambungnya.

Mantan Sekkot Tarakan ini juga menyinggung 53 aset Pertamina yang telah lama didiamkan dan telah diminta untuk dialihkan ke pemkot. Namun sampai saat ini belum menemui titik terang. “Sebenarnya itu bukan milik Pertamina, itu adalah aset negara yang dikelola oleh Dirjen kekayaan negara dan berada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi Pertamina itu statusnya itu menyewa dengan negara,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, dr. Khairul berharap nantinya ada pengalihan status ke pemerintah kota. Ia meminta agar segera dilakukan rapat membahas hal tersebut dengan pihak Pertamina. “Kepada sesama pemerintah saja sulit apalagi masyarakat,” katanya.

Lebih jauh ia menyampaikan, ada beberapa kawasan industri yang disediakan mencapai 1000 hektare dan ada yang sekitar 300 hektare untuk dikembangkan. “Termasuk perbaikan  beberapa kawasan pariwisata yang telah kita perbaiki. Karena pengembangan industri pariwisata, persiapan lahan juga infrastruktur maupun legalitas merupakan langkah yang sesuai untuk mendukung terwujudnya visi misi Kota Tarakan dan untuk kita menjadi lebih maju kedepannya,” tutup dr. Khairul.(*)

 

Reporter : Renaldo Stefan

Editor : M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed