oleh

Belum Pembebasan Lahan, Jembatan Meranti Belum Bisa Dipakai

TANJUNG SELOR – Jembatan Meranti yang menghubungkan Tanjung Selor dengan Buluh Perindu, sampai saat ini belum juga digunakan. Hal tersebut lantaran belum adanya jalan tembus, padahal sudah diupayakan agar beberapa lahan milik warga bisa digunakan, namun belum diberikan.

Masyarakat kebanyakan meminta diganti rugi. Hanya saja pemerintah untuk melakukan pembebasan lahannya belum dapat dilakukan. “Tahun ini sepertinya belum bisa dilakukan pembebasan lahannya,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bulungan Adriani Aat melalui Kabid Bina Marga DPUPR Bulungan, Fakhrudin kepada benuanta.co.id, Rabu 27 Maret 2019.

Pembebasan lahan itu juga belum dapat dilakukan karena masih menunggu pembahasan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan. Sehingga jembatan yang memiliki panjang 129 meter dengan lebar 12 meter itu belum dapat difungsikan. “Kita menunggu RTRW-nya juga, jadi jembatan Meranti ini belum bisa dipakai,” bebernya.

Pihaknya meminta agar masyarakat yang akan diganti rugi lahannya, agar melengkapi dokumennya yang belum ada. Pasalnya sebelum dilakukan pembebasan lahan itu, maka peruntukan lahannya harus jelas terlebih dahulu. Karena jika lahan sudah ada, namun dokumen belum lengkap maka pembebasan tidak dapat dilakukan. “Sambil kita menunggu penyelesaian revisi Perda RTRW-nya, warga kita imbau untuk melengkapi seluruh dokumennya,” ujarnya.

Karena tahun ini belum bisa, maka pembebasan lahan tersebut kemungkinan dimulai di tahun 2020 mendatang. Pihaknya mengklaim jika komunikasi dengan pemilik lahan di jalur jembatan dengan jalan yang sudah tembus ke Gunung Seriang sepanjang 1,8 kilometer itu sering dilakukan. “Karena tahun ini Perda RTRW ini ditarget selesai,” jelasnya.

Untuk pemilik lahannya sendiri kurang lebih ada 20 orang. Jumlah tersebut sampai saat ini belum dibebaskan lahannya. Disinggung berapa besar anggaran yang akan digunakan untuk pembebasan lahannya, dirinya juga belum tahu berapa.

“Untuk pembebasan sepenuhnya diberikan kepada pihak yang mengerjakan. Kalau yang mengerjakan dari DPU-PR, maka kita yang melakukan pembebasan,” sebut Fakhrudin.

“Kalau anggarannya tergantung dari tim appraisal,” sambungnya. Sejauh ini tim appraisal belum pernah turun ke lapangan untuk melakukan penghitungan, sehingga untuk angka pastinya belum dapat diketahui.(dm)

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed