oleh

Pansus Terima Laporan Lahan Plasma Diduga Fiktif

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), kembali mengingatkan kepada seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mematuhi Undang-Undang (UU) Nomor 39/2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang menyebutkan perusahaan wajib menyediakan lahan perkebunan plasma (kemitraan) 20 persen dari luas izin lahan perkebunan yang dimiliki perusahaan.

Namun, sebagian besar perusahaan belum memenuhi kewajibannya. Kondisi ini membuat anggota DPRD Bulungan pun kecewa, hingga mereka sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Ketua Pansus Perkebunan Plasma DPRD Bulungan, Tasa Gung menegaskan, pihaknya akan memastikan keseriusan korporasi perkebunan mematuhi regulasi yang berlaku. Apalagi, luas lahan perkebunan inti kelapa sawit di Kabupaten Bulungan tidak dibarengi dengan realisasi kebun plasma yang maksimal.

BAHAS PLASMA: Rapat Pansus Perkebunan plasma di DPRD Bulungan.

“Laporan masyarakat menyebutkan, sebagian besar perusahaan belum membangun kebun plasma demi kepentingan daerah dan masyarakat. Ironisnya, ada lahan plasma yang diduga fiktif,” ungkap Tasa Gung.

Politisi Partai Hanura ini mengaku, pihaknya telah mengantongi nama perusahaan yang diduga memiliki lahan kebun plasma fiktif.

“Belum bisa kami sebutkan nama perusahaannya, data-data dan pembuktiannya masih dikumpulkan oleh pansus dari beberapa instansi. Saat ini, kami (Pansus) masih meneliti serta melakukan kajian terhadap dokumen izin usaha perkebunan termasuk mempelajari regulasi atau aturan baru tentang perkebunan,” ujarnya.

Dijelaskannya, selama ini DPRD telah berupaya membantu meminimalisasi sengketa dan konflik antara investor dengan masyarakat lokal akibat belum terealisasinya janji pembangunan kebun plasma oleh perusahaan.

“Dewan mendukung langkah Pemkab Bulungan yang mengurangi luas lahan Perusahaan perkebunan yang sudah memiliki izin, tapi tak mampu mengelola lahannya dengan maksimal. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018, tentang penundaan atau moratorium dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang ditetapkan 19 September 2018 lalu,” pungkasnya.(*)

 

Reporter: Victor Ratu
Editor: M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed