oleh

Selama Audit BPK, Bupati Laura Minta Semua Kepala OPD Berada di Tempat

NUNUKAN – Selaku pengguna anggaran, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk diaudit. Audit ini dilakukan setiap tahun selesai penggunaan anggaran.

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid SE MM mengatakan, OPD di Kabupaten Nunukan harus berperan aktif, termasuk di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Nunukan, saat Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan, apa yang yang dibutuhkan harus disediakan.

“Laporan, file yang dibutuhkan saya minta peran aktifnya dan harus cepat. Diupayakan dalam waktu 20 hari kedepan seluruh kepala OPD ini jangan ada yang meninggalkan tempat,” tegas Bupati Laura, Kamis (6/2/2020).

Lanjut dia, jika ada hal-hal yang mendesak dan harus meninggalkan tempat, ia meminta Kepala OPD terlebih dulu izin kepada Bupati. Sebab harus diketahui dulu alasannya.

“Kita juga harus menunjukkan kesan yang baik. Kita yang menggunakan anggaran, kita harus siap mempertanggungjawabkan atas apa yang telah digunakan. Jangan main kucing-kucingan, apa lagi memperlambat atau mempersulit jalannya proses audit ,” jelasnya.

Selian itu, ia meminta agar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan Serfianus untuk melakukan pemantauan selama proses audit. Jika ada hal-hal yang dirasakan menghambat pada saat pemeriksakan BPK di wilayah Nunukan, Laura meminta untuk segera melaporkan kepadanya.

“Akan kita berikan sanksi kepada OPD tersebut, karena saat pemeriksaan, saya tidak mau banyak alasan dari OPD tersebut, apa lagi pemeriksakan inikan dilakukan setiap tahunnya. Kita sudah terbiasa, jika ada perubahan kita harus bisa menyesuaikan,” tutup Laura, kepada benuanta.co.id. (*)

Reporter: Darmawan
Editor: M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed