oleh

Beberapa Kecamatan Sempat Tak Ada yang Daftar PPK, Ini Sebabnya kata Hariyadi

TANJUNG SELOR – Dalam pembukaan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kabupaten kota di Kaltara, didapati ada beberapa kecamatan belum memenuhi kuota. Sehingga dilaksanakan perpanjangan pendaftaran hingga 27 Januari 2020.

“Alhamdulillah yang tidak cukup sudah terpenuhi. Karena dilakukan perpanjangan pendaftaran PPK sampai 3 hari, sampai terakhir Senin 27 Januari 2020 kemarin,” ungkap Komisioner KPU Provinsi Kaltara, Hariyadi Hamid kepada benuanta.co.id, Selasa 28 Januari 2020.

Baca Juga: Dibutuhkan 105 Orang, Pendaftar PPK di Nunukan Sebanyak 352 Peserta

Untuk tahap selanjutnya, akan dilaksanakan tes serentak pada hari Kamis 30 Januari 2020 bagi yang sudah mendaftar. Perpanjangan itu kata Hariyadi, karena ada kecamatan yang tidak cukup kuotanya, karena dalam 1 kecamatan butuh 5 orang.

“Bahkan didapati ada kecamatan itu sampai tidak ada yang mendaftar, seperti Krayan Selatan itu sampai nol,” bebernya.

Ada dua kabupaten yang sempat tidak tercukupi, yakni Kabupaten Bulungan ada dua kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Peso. Kemudian Kabupaten Malinau ada 3 kecamatan yang sempat tidak cukup.

Pihaknya mendapatkan laporan jika kekosongan itu dipicu karena penggunaan ITE bagi setiap daerah. Ternyata ada beberapa daerah yang masih ragu gunakan ITE maka beberapa kecamatan tidak ada pendaftarnya.

“Salah satu alasan harus menggunakan ITE maka tidak terisi pendaftar PPK-nya. Kedua ada persepsi yang berkembang bahwa tugas PPK makin berat sehingga peminatnya berkurang,” jelasnya.

Alasan ketiga terjadi kekosongan karena tidak tersosialisasi dengan baik di tingkat kecamatan. Sehingga pihaknya mendalami pada faktor ketiga ini apakah ada unsur kesengajaan, karena ada beberapa kejadian di masa lalu itu tidak tersosialisasi.

“Itulah faktor penyebab tidak terpenuhi kuotanya. Di tingkat pemerintah kecamatan itu diblok,” ujarnya.

KPU juga akan mengantisipasi adanya peserta titipan pada rekrutmen PPK. Karena hal ini bisa menimbulkan tidak ada kenetralan sebagai penyelenggara atau bisa menjadi tim sukses pasangan tertentu.

“Untuk antisipasi titipan ini kita kembali pada aturan bahwa akan ada forum dan mekanisme tanggapan masyarakat. Jika ada titipan maka kita akan klarifikasi dalam tahap wawancara,” paparnya.

Hariyadi menambahkan, dalam tahap pengumuman ada 5 yang terpilih, dengan menggunakan mekanisme yang baru. Jika ada tanggapan masyarakat dari salah satu yang terpilih tidak memenuhi syarat, karena anggota PPK dari anggota parpol atau lain sebagainya, maka akan digugurkan.

“Kita gugurkan dan mengganti dengan cadangan. Kita ada masa 1 minggu diumumkan, apakah ada tanggapan dari masyarakat atau tidak,” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi
Editor : M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed