oleh

4 Raperda Prakarsa Pemprov Kaltara dan 2 Raperda Inisiatif DPRD Kaltara Dibahas

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan rapat paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2020. Kegiatan ini untuk membahas 2 agenda, yakni Penyampaian Nota Pengantar 4 Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemprov Kaltara, dan penyampaian Nota Penjelasan 2 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kaltara.

“Setidaknya Pemprov Kaltara telah menyusun 4 Raperda, itu dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan daerah. Itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ungkap Asisten 2 Pemprov Kaltara, Syaiful Herman yang mewakili Gubernur Kaltara, Selasa 21 Januari 2020.

Keempat Raperda Prakarsa Pemprov Kaltara di antaranya Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning Mangkupadi Kabupaten Bulungan tahun 2020-2040. Raperda Rumah Susun, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Penyusunan Raperda ini telah mempertimbangkan atau dinamika kehidupan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan tujuan dibuatkan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak itu dalam rangka perlindungan HAM, itu merupakan satu perwujudan hak untuk hidup bebas dari perhambaan dan perbudakan. “Ini upaya untuk pencegahan dari tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah pun menyampaikan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Kaltara, yakni Pengelolaan Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Raperda Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dan UMKM.

“Kita juga menyerahkan Raperda kepada Pemprov Kaltara, agar diberikan masukan. Begitu juga Raperda yang mereka serahkan juga akan kita berikan masukan,” ujarnya.

DPRD akan membentuk tim yang akan membahas Raperda yang masuk. Begitu juga Raperda yang diusulkan ke Pemprov Kaltara dari sana juga membentuk tim untuk membahasnya.

“Akan kita bahas, karena Raperda ini sudah siap. Kita akan minta secara akademis dan keterangan teknis, keduanya penting. Pembentukan Pansus setelah ada jawaban fraksi atau jawaban pemerintah. Minggu depan itu sudah ada jawaban fraksi,” paparnya.

Dia menambahkan akan menyamakan persepsi berlebih dahulu, itu untuk melihat kronologis, aspek yuridis dan kajian akademis untuk tahap pertamanya. Tahapan keduanya untuk pendalaman legal drafting dan pembahasan ketiga ada kunjungan lapangan. “Keempatnya baru publik hearing atau uji publik. Yang akan ditargetkan selama 3 bulan selesai,” sebutnya.

Lalu untuk 11 Raperda Prakarsa Pemprov Kaltara dan 9 Raperda Inisiatif DPRD Kaltara, kata dia sudah dalam hitungan realisisnya akan selesai hingga akhir tahun 2020. “Tinggal kendalanya misalnya kajian akademisnya, atau bisa juga ada penggabungan dari Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak itu digabung,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi

Editor: M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed