oleh

Inspektorat Masih Periksa 2 ASN Terlibat Pungli PTSL Rp 224 Juta

TARAKAN – Polres Tarakan merilis dua oknum lurah di Tarakan terlibat dugaan Pungutan Liar (Pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) senilai Rp 224,7 juta.

Kedua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Tarakan berinisial IPS yang saat ini dinas di Satpol PP. Sebelumnya lurah Karang Anyar dan SKTM, lurah Kelurahan Kampung Satu, diserahkan ke Inspektorat Tarakan untuk diproses lebih lanjut.

Kepala Inspektorat Kota Tarakan, Abdul Azis Hasan A.P menuturkan, kedua oknum ASN ini masih dalam proses pemberkasan untuk melengkapi Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) sebelum diserahkan kepada Walikota Tarakan.

“Masih dalam proses pemeriksaan oleh inspektorat,” ungkap Azis kepada benuanta.co.id.

Menurut Azis, jika pemeriksaan dan pemberkasan kasus kedua oknum ASN ini rampung, maka akan diserahkan kepada Walikota Tarakan. Kedua oknum ASN ini pun masih berdinas seperti biasa di instansinya masing-masing.

“Kalau sudah selesai baru kami sampaikan LHP-nya ke pak Wali nanti pak wali yang akan mengundang TP2D melalui BKPP. Semua tetap bekerja seperti biasa,” terang Azis.

Secara terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tarakan M. Sa’aduddin Hakim mengakui hingga kini belum menerima hasil pemeriksaan dari inspektorat Tarakan. Proses penanganan ASN yang bermasalah, memang harus melalui inspektorat.

“Jika ada kasus yang melibatkan pegawai akan ditangani inspektorat, tindaklanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat. Hasil rekomendasi dari inspektorat kita tindaklanjuti nanti,” jelas Didin, sapaan akrabnya.

Dijelaskan Didin, BKPP hanya menindaklanjuti persoalan administrasi kepegawaian. Setelah berkas diserahkan ke walikota dari inspektorat, maka walikota akan meneruskan ke BKPP untuk ditindaklanjuti.

“Kita melakukannya dengan hati-hati, di BAP dulu sama inspektorat, dimintai keterangan, penjelasannya terkait indikasi pungli atau apa. Misalkan ada pelanggaran terkait itu nanti akan kita berikan sanksi, ispektorat rekomendasikan sanksi apa, disampaikan ke pak wali dan pak wali menyampaikan kepada kami untuk membuat secara administrasinya,” pungkas Didin. (*)

Reporter: Ramli
Editor : Nicky Saputra

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed