oleh

60 Baliho Diturunkan, Ternyata Tak Berizin dan Tak Membayar Retribusi

TANJUNG SELOR – Hasil penertiban baliho, spanduk dan reklame bakal calon kepala daerah, baik kabupaten maupun provinsi oleh tim gabungan, jumlahnya ada puluhan. Hal itu dilakukan karena tak memiliki izin dan tidak membayar retribusi terhadap daerah.

“Dari tiga regu tadi kita amankan sekitar 60 baliho tak berizin. Kegiatan kita masih akan berlanjut besok,” ungkap Kasatpol PP dan PMK Bulungan, Marulie melalui Hendrick Chairi Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bulungan kepada benuanta.co.id, Selasa 14 Januari 2020.

Baca Juga: Satpol PP Bulungan Tertibkan Spanduk Balon Peserta Pilkada

Dasar melaksanakan penertiban ini mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Reklame, dan dari hasil rapat dengan Bawaslu Bulungan dan KPU Bulungan agar baliho berkonten politik ditertibkan.

“Karena belum memasuki tahapan pemilu, sesuai Undang-undang itu di bulan Juli 2020. Yang terlibat penertiban dari DPMPTSP, BP2RD, Disperindag, Pertamanan, Kesbangpol, Dishub dan Forkopimda,” sebutnya.

Kata dia, ada beberapa yang perlu diperhatikan soal izin, untuk izin tempat maka si pemasang harus ke DPLKP Bulungan. Lalu untuk izin pemasangan harus ke DPMPTSP Bulungan, dan untuk pembayarannya ke BP2RD Bulungan.

“Jangan dilupa estetikanya, jika pemasangannya harus melihat apakah dekat jalan. Itu bisa membahayakan pengguna jalan,” ujarnya.

Hendrick menambahkan, untuk baliho yang sudah diamankan ini bisa diambil kembali oleh tim sukses. Hanya saja dengan catatan agar mengurus izin dan retribusinya. Terkait baliho yang tidak diambil akan melihat dari prosedurnya, apakah dimusnahkan atau tidak. “Sesuai kesepakatan tolong urus izin dan retribusinya,” pungkasnya. (*)

 

Reporter: Heri Muliadi

Editor: M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed