oleh

Selama 2019, 6 TPPO Terjadi di Wilayah Nunukan

NUNUKAN – Tercatat di tahun 2019 sebanyak 6 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kabupaten Nunukan.

Menurut perwakilan International Organization for Migration (IOM), Among Resi tidak semua dari 6 kasus berasal dari Nunukan, hanya saja terjadinya di Nunukan.

“Semuanya ke Malaysia, beberapa ekploitasi seksual, beberapa eksploitasi tenaga kerja. Ada satu kasus dari Palu setelah tsunami terjadi karena direkrut diiming-imingi pekerjaan yang lebih baik, mengalami eksploitasi ke Malaysia, kebetulan lewatnya Nunukan,” ungkap Among.

Menurutnya, beberapa kasus bukan ditangani penyidik polisi di Nunukan, karena ketika terjadinya di Serang, hanya saja pulangnya melalui Nunukan. Tetapi penegakan hukumnya di Polda Banten, termasuk korban dari Palu, ditangani di Polda Sulteng.

“Ketika korban bersedia menjalani proses hukum maka kita dampingi, ketika pilihan korban menutup kasus hukumnya kembali kepada keluarganya kita hormati itu. Kita sifatnya mendukung pilihan terbaik korban, walaupun sebaiknya semua kasus melalui jalur hukum,” jelas Among.

Ia menyayangkan banyak kasus yang tidak terungkap karena tidak ada lanjutan dari penegak hukum terkait penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. “Lagi-lagi karena kapasitas dari aparatnya,” singkatnya.

Lebih jauh dijelaskan Among, pintu keluar bagi TPPO tidak hanya di Nunukan. Bahkan, IOM hadir di Kalimantan Barat, tepatnya di Tanggau, Sambas, Entikong, dan Kapuas Hulu, itu merupakan daerah perbatasan untuk melakukan upaya pencegahan TPPO.

“Kalau bicara data kita belum ada berapa sih, apakah karena tidak pahamnya penegak hukum sehingga datanya tidak muncul, atau faktor procedural imigration, ini juga suatu hal harus dipilah dengan baik, seperti banyak kasus ini hanya unprocedural saja, apakah ada elemen TPPO atau tidak,” imbuhnya.

“Hal yang kita lakukan kita mencegah, ini penting sebelum jumlahnya membludak, untuk kasus tahun ini yang dirujuk ke IOM, kita bukan LSM jadi tidak bisa menangani kasus secara langsung tanpa ada rujukan dari pemerintah setempat, yang kita tangani itu 6 kasus tahun ini dari Nunukan,” sambung Among.

Program dari IOM tidak hanya di Kaltara, terdapat juga program di Tanjung Pinang, Batam. IOM mencoba membantu pemerintah mengatasi dan mencegah persoalan perdagangan orang. Upaya ini bagian dari upaya pencegahan dengan menetapkan aspek dari dua belah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah melalui komitmen bersama.

Secara terpisah, Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin menuturkan, Nunukan memang potensial sebagai jalur keluar masuk orang dalam jumlah banyak ke negeri tetangga. Bahkan, Nunukan menjadi primadona sebagai lalu lintas orang antara negara.

“Karena jalur-jalur terbuka di perbatasan sekitar 500 KM mulai dari Sebatik-Krayan, potensi untuk itu sangat besar. IOM telah memfasilitasinya, mencegah TPPO ini, untuk tahun ini kasus 6, mudah-mudahan 2020 sudah tidak ada,” harap Amin.

Menurut Amin, Pemkab Nunukan telah menyusun rencana aksi daerah dalam hal penanganan TPPO. Penguatan upaya pencegahan, seperti sosialisasi, pemberdayaan masyarakat. Ada rencana rehabilitasi sosial, kesehatan, dan penegakan hukum harus ditegakkan terkait dengan TPPO.

“Harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya sesuai aturan, karena dalam TPPO ini paling rentan banyak dalam hal pemalsuan dokumen. Jadi, pada saat terjadi TPPO tidak ada data (TPPO karena terkait pemalsuan dokumen), sehinga dengan pemalsuan dokumen kita tidak tahu darimana asal mereka, dan itu yang terjadi di Kabupaten Nunukan, dengan adanya ini praktek TPPO kita minimalisir dan hilangkan itu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Ramli
Editor : Nicky Saputra

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed