oleh

Pemkab Nunukan Bentuk Tim Gugus Tugas dalam Pemberantasan TPPO

NUNUKAN –  Pemerintah Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (OIM), melaksanakan rapat finalisasi rencana aksi daerah dan organisasi pendataan gugus tugas TPPO di Kabupaten Nunukan, yang dilaksanakan di Kantor Bupati Nunukan, Senin 2 Desember 2019.

Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, SH.

Dalam sambutannya, M Amin menyampaikan, pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2017 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

“Dengan memahami definisi perdagangan orang seperti yang telah kita dengar, hal ini menjadi tantangan kita semua,” kata Amin, Senin (2/12/2019).

Dengan dibentuknya Tim Gugus Tugas penanganan TPPO di Kabupaten Nunukan, sehingga tindakan preventif penanganan TPPO di Nunukan dapat semakin tajam dan akurat. Sedangkan Tim Gugus Tugas ini terdiri dari berbagai bidang dan lintas sektor.

Dalam rapat itu Amin juga menyampaikan, harus dilakukan pemetaan permasalahan yang terjadi dalam penanganan TPPO. Permasalahan ini agar dapat dilakukan dengan analisa dan faktor-faktor pemicu terjadinya TPPO. Sehingga tim gugus tugas memiliki gambaran yang utuh tentang substansi permasalahan.

“Segera tetapkan rencana aksi yang aplikatif dan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundangan-undang yang ada. Mari kita padukan apa yang dipahami sehingga tim ini memiliki formula yang jitu dan tajam dalam penanganan TPPO di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Nunukan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta agar dapat  melakukan langkah koordinasi dan komunikasi intensif. Berharap rencana aksi yang telah ditetapkan nantinya tidak hanya berhenti di tataran rekomendasi dan kesimpulan hasil rapat saja, namun perlu ditindaklanjuti dengan aksi dan penanganan di lapangan.

“Lakukan evaluasi atas rencana aksi yang telah dijalankan. Sehingga akan didapatkan berbagai hal yang menjadi penghambat dalam menjalankan rencana aksi. Sehingga dapat menjadi masukan dalam melaksanakan rencana aksi yang lebih baik,” ujarnya. (*)

Reporter : Darmawan
Editor : M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed