oleh

Tidak Ada Titik Temu Antara DPRD dan Pemkab, RAPBD KTT 2020 akan Dibawa ke Pemprov Kaltara

TANA TIDUNG – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) tahun 2020 yang dilakukan DPRD KTT dan Pemkab TanaTidung, hingga saat ini belum menemui kata sepakat.

Dikatakan Jamhari, Anggota Komisi III DPRD KTT, dalam rapat paripurna pembahasan RABPD Jumat, 29 Oktober 2019 lalu, belum menemukan titik terang untuk pengesahannya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, ketika tidak ada titik temu dalam penyusunan RABPD, maka permasalahan ini akan dibawa ke Pemerintah Provinsi Kaltara.

Baca Juga : DPRD KTT Pertanyakan Bangun Taman Senilai Rp 4 Miliar

“Jadi kami kemarin belum bisa menyetujui ajuan Pemkab Tana Tidung, karena masih ada yang belum bisa dijelaskan. Jadi hasil rapat kemarin kami deadlock,” ungkap Jamhari, Ahad (01/12).

Anggota DPRD dari Fraksi PAN ini mengatakan, sebelum melakukan rapat dengan Pemkab Tana Tidung, pihak Banggar dan anggota Komisi III DPRD telah melakukan rapat untuk membahas tentang RAPBD yang telah diajukan. Hasilnya, anggaran yang diajukan Pemkab Tana Tidung tetap harus menghilangkan beberapa item karena dinilai kurang urgent.

“Dalam poin yang diajukan, ada item yang menurut kami seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan yang lain yang lebih penting bagi masyarakat, tapi pihak dari sebelah malah mempertahankan persoalan itu,” terangnya.

Karena tidak ada kesepakatan antara Banggar dan TAPD, maka persoalan ini akan dibawa ke tingkat Provinsi yang merupakan perwakilan pusat melalui pemerintahan daerah.

“Artinya kita nanti menunggu. Kalau pun ada sanksi yang dikenakan kita akan melihat terkait keterlambatan. Apakah nanti dari pihak pemerintah atau pihak DPRD,” tuturnya.

Menurut Jamhari, sebenarnya ini di luar dari keinginan pihaknya. Pengesahan APBD ini tertunda karena adanya kesepakatan tim Banggar dan DPRD juga mempertahankan konstituennya, yang berdasarkan pokok-pokok pikiran mereka tidak diakomodir oleh Pemkab Tana Tidung.

“Maka kami berkeras untuk melakukan ini, karena itu menjadi titik permasalahan untuk pengesahan APBD tersebut,” imbuhnya.(*)

Reporter : Rico Jeferson
Editor : M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed