oleh

APBD Kaltara Tahun 2020 Ditetapkan Rp 2,85 Triliun, Prioritas Kesehatan dan Pendidikan

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2019.

Hadir mewakili Gubernur Kaltara dari Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Syaiful Herman. Pada hari Sabtu 30 November 2019.

“Jadi kita sudah melakukan penetapan APBD Kaltara tahun 2020. Yang dilakukan sejak pembahasan pagi lanjut malam kita melakukan pengesahan,” ungkap Norhayati Andris, Ketua DPRD Provinsi Kaltara kepada benuanta.co.id, Ahad 1 Desember 2019.

Dia mengatakan, ini dilaksanakan agar Provinsi Kaltara bisa dinilai menjadi daerah tercepat melakukan penetapan APBD 2020 di Indonesia. Pihaknya mendukung langkah pemerintah, karena akan ada reward dari pemerintah daerah jika sudah menetapkan APBD sebelum pada waktunya.

“Permintaan dari Gubernur Kaltara, jangan sampai lewat tanggal 30 November. Karena itu batas reward, selama ini sudah tidak ada masalah dan tidak ada yang perlu direvisi lagi,” jelasnya.

Pasalnya sebelum masa jabatan anggota DPRD Kaltara periode 2014 dan 2019 berakhir, APBD Kaltara sudah dibahas. Sementara untuk anggota DPRD yang baru sebatas evaluasi, karena sudah aman maka segera ditetapkan. “APBD Kaltara tahun 2020 sebesar Rp 2.857.450.072.564 atau Rp 2,8 Triliun,” sebutnya.

Dia menuturkan, Nomor Registrasi (Noreg) untuk Rancangan Perda APBD Kaltara sudah diterima sebagai dasar untuk menetapkan APBD 2020. Sesuai dengan rapat koordinasi Kepala Daerah dan DPRD yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan beberapa hal.

“Mendagri berpesan, pemerintah daerah itu harus secepatnya melaksanakan tugas. Di antaranya anggaran jangan terlalu lama, realisasi untuk lelang jangan sampai lewat dari Januari,” bebernya.

Dari APBD 2020 ini pun masih diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Lalu selebihnya untuk bidang infrastruktur, serta untuk pengembangan sumber daya manusia dia nilai juga luar biasa dibutuhkan. “Kedua ini Pendidikan dan kesehatan wajib 20 persen terlaksana,” tutupnya. (*)

Reporter : Heri Muliadi
Editor : M. Yanudin

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed