oleh

Pembudidaya Rumput Laut Keluhkan Zonasi dan Aktivitas Pemukat di Nunukan

MUHAMMAD NASIR : HARUS SEGERA DITUNTASKAN PEMERINTAH

 

NUNUKAN – Warga yang bermukim di kawasan Tanjung, Sungai Mantri, Kelurahan Nunukan Barat mendapat kunjungan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Kamis 28 November 2019. Kawasan yang dihuni mayoritas nelayan ini dipilih menjadi sasaran reses Komisi II DPRD Kaltara lantaran daerah ini adalah salah satu penghasil rumput laut terbesar di Kabupaten Nunukan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengungkapkan, kunjungan Komisi II tersebut adalah bagian dari tindak lanjut reses sebelumnya. Dalam kunjungan serap aspirasi tersebut, warga umumnya mengeluhkan rencana pengaturan zonasi, khususnya di wilayah Pos Kaca.

“Kalau itu (sistem zonasi) diterapkan, maka 80 persen bentangan rumput yang ada di wilayah tersebut akan habis. Makanya kami dari Komisi 2 menindaklanjutinya,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Tindak lanjut reses tersebut, kata Muhammad Nasir, akan disampaikan dalam pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. “Tetapi, sebelum melakukan pertemuan dengan dinas tersebut (DKP) serta semua pihak terkait, maka Komisi II terlebih dahulu bertatap muka langsung dengan pembudidaya rumput laut,” jelasnya.

Selain permasalahan zona perairan rumput laut, kata Nasir, petani rumput laut juga berharap agar pemerintah mengatur wilayah dan waktu kegiatan pemukat rumput laut. Selama ini, bebernya, pembudidaya rumput laut merasa dirugikan lantaran pemukat beroperasi di sela-sela bentangan rumput laut mereka. “Demikian juga waktu, kegiatannya di malam hari,” jelas Nasir.

Masalah lain, kata Nasir, disampaikan petani rumput laut asal Sebatik yang meminta difasilitasi dalam sebuah pertemuan dengan pihak PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ). Pasalnya, ponton perusahaan besar ini disebut telah menabrak beberapa pondasi rumput milik warga sehingga menelan kerugian yang tak sedikit.

“Diminta fasilitasi dalam mencarikan solusi antara beberpa  pembudidaya rumput laut di Sebatik Barat dengan pihak PMJ. Karena pada bulan Sepetember yang lalu kapal ponton PMJ menabrak beberapa pondasi rumput laut dari petani hingga menelan kerugian milyaran rupiah. Mereka menuntut kerugian,” jelas Nasir.

Hasil reses Komisi II DPRD Kaltara ini, kata Nasir, akan segera dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak, baik terkait pengaturan zona, pengaturan pemukat dan pembudidaya serta masalah masyarakat dengan PT PMJ. “Berbicara tentang pengaturan zona, maka memang ini harus segera dituntaskan oleh pemerintah agar semua pihak tidak ada yang dirugikan, baik dari perumput laut, nelayan dan transportasi laut,” tuntasnya. (*)

 

Editor : Sultan

Bagaimana menurut Anda berita ini
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
loading...
Loading...

Komentar

News Feed